SURABAYA, KOMPAS.com " Perlindungan dan klaim asuransi tenaga kerja Indonesia selalu bermasalah. Namun, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menilai, dengan sistem baru, klaim dan pencairan uang pertanggungan akan lebih mudah dilakukan. "Kalau klaim tidak dibayarkan, langsung dipotong dari deposit (konsorsium asuransi)," ujar Muhaimin, yang ditemui sebelum Rapat Koordinasi DPP dan DPW PKB se-Indonesia di kantor DPW PKB Jawa Timur di Surabaya, Kamis (13/1/2011) sore. It's really a good idea to probe a little deeper into the subject of mobil keluarga ideal terbaik indonesia. What you learn may give you the confidence you need to venture into new areas.
Sejak Oktober 2010, Menteri membentuk konsorsium tunggal asuransi TKI. Konsorsium ini harus menyediakan jaminan (deposit) sebesar Rp 2 miliar. Adapun TKI, sebelum keberangkatannya, harus membayar Rp 400.000. Masalahnya, kata Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jatim M Cholily, kebijakan asuransi TKI pun bermasalah. Syarat yang ditentukan bisa dikatakan tidak mungkin terpenuhi seperti surat keterangan pemberhentian oleh majikan. Majikan lebih sering mengusir atau mengembalikan TKI ke agensi supaya tidak diharuskan membayar pesangon dan lainnya. Lagi pula, kendati harus membayar premi, umumnya TKI tidak tahu bila sudah diasuransikan. Bahkan kartu peserta asuransi dan polis, kata Cholily, bisa dipegang perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS).Karena kartu peserta asuransi ditahan PPTKIS, bisa saja PPTKIS yang mengklaim uang tanggungan, sedangkan buruh yang berhak tidak menerimanya. Bisa juga, kata Cholily, uang pertanggungan diberikan tetapi tidak transparan. Kalaupun sudah diklaim, biasanya tetap macet. Buktinya, di Jatim sudah ada belasan ribu TKI yang belum mendapatkan haknya. Belum lagi sekitar 6.000 TKI asal Jatim yang bermasalah di luar negeri. "Semestinya negara yang melindungi warganya, TKI. Jadi perlindungan semestinya ditangani negara, bukan diswastanisasi. Perlindungan itu hak asasi warga dan kewajiban negara. Menyerahkan tugas melindungi ini ke swasta mengakibatkan asuransi sepenuhnya cari untung saja," kata Cholily. (INA)
Sejak Oktober 2010, Menteri membentuk konsorsium tunggal asuransi TKI. Konsorsium ini harus menyediakan jaminan (deposit) sebesar Rp 2 miliar. Adapun TKI, sebelum keberangkatannya, harus membayar Rp 400.000. Masalahnya, kata Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jatim M Cholily, kebijakan asuransi TKI pun bermasalah. Syarat yang ditentukan bisa dikatakan tidak mungkin terpenuhi seperti surat keterangan pemberhentian oleh majikan. Majikan lebih sering mengusir atau mengembalikan TKI ke agensi supaya tidak diharuskan membayar pesangon dan lainnya. Lagi pula, kendati harus membayar premi, umumnya TKI tidak tahu bila sudah diasuransikan. Bahkan kartu peserta asuransi dan polis, kata Cholily, bisa dipegang perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS).Karena kartu peserta asuransi ditahan PPTKIS, bisa saja PPTKIS yang mengklaim uang tanggungan, sedangkan buruh yang berhak tidak menerimanya. Bisa juga, kata Cholily, uang pertanggungan diberikan tetapi tidak transparan. Kalaupun sudah diklaim, biasanya tetap macet. Buktinya, di Jatim sudah ada belasan ribu TKI yang belum mendapatkan haknya. Belum lagi sekitar 6.000 TKI asal Jatim yang bermasalah di luar negeri. "Semestinya negara yang melindungi warganya, TKI. Jadi perlindungan semestinya ditangani negara, bukan diswastanisasi. Perlindungan itu hak asasi warga dan kewajiban negara. Menyerahkan tugas melindungi ini ke swasta mengakibatkan asuransi sepenuhnya cari untung saja," kata Cholily. (INA)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar