JAKARTA, KOMPAS.com - Hukum kini tak lagi jadi panglima. Dua kepentingan lain yakni ekonomi dan politik mengungkung hukum itu sendiri. Hal itulah yang menjadikan kondisi hukum negeri ini menjadi carut marut dan semakin bobrok. Demikian yang disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara UI, Jimly Asshidiqie, Selasa (18/1/2011), usai meresmikan Jimly School Law and Government, di Hotel Millenium, Jakarta. "Yang gawat ketika politik berkolaborasi dengan ekonomi yang akan menyandera hukum itu sendiri sehingga hukum tak lagi jadi panglima, padahal negara perlu hukum ditegakkan," ujar Jimly. The information about mobil keluarga ideal terbaik indonesia presented here will do one of two things: either it will reinforce what you know about mobil keluarga ideal terbaik indonesia or it will teach you something new. Both are good outcomes.
Carut marutnya kondisi hukum tersebut, lanjut Jimly, harus diperhatikan secara baik-baik oleh para politisi. "Banyak politisi yang hanya pakai hukum sebagai alat kekuasaan. Begitu juga pebisnis hanya menggunakan hukum sebagai alat kepentingannya," tutur Jimly. Lain lagi profesi kuasa hukum. Jimly melihat para kuasa hukum secara membabi buta membela kliennya yang bisa jadi merupakan penjahat. Jaksa terus menerus mencari kesalahan seseorang. "Sementara hakim harus ada di tengah-tengah. Hukum tidak sekedar taat peraturan tapi yang terpenting substansi atas rasa keadilan itu sendiri," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. "Parahnya, sarjana hukum juga ikut di dalam carut marutnya hukum. Banyak yang mengecewakan. Sarjana hukum harusnya tak melulu soal hapal pasal, tapi harus ditanamkan rasa keadilan tadi," ungkapnya. Oleh karena itu, Jimly berharap kepercayaan publik akan hukum harus dikembalikan. "Saya berharap mulai dari presiden sampai pejabat paling rendah harus memahami hukum sebagai panglima," tandasnya.
Carut marutnya kondisi hukum tersebut, lanjut Jimly, harus diperhatikan secara baik-baik oleh para politisi. "Banyak politisi yang hanya pakai hukum sebagai alat kekuasaan. Begitu juga pebisnis hanya menggunakan hukum sebagai alat kepentingannya," tutur Jimly. Lain lagi profesi kuasa hukum. Jimly melihat para kuasa hukum secara membabi buta membela kliennya yang bisa jadi merupakan penjahat. Jaksa terus menerus mencari kesalahan seseorang. "Sementara hakim harus ada di tengah-tengah. Hukum tidak sekedar taat peraturan tapi yang terpenting substansi atas rasa keadilan itu sendiri," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. "Parahnya, sarjana hukum juga ikut di dalam carut marutnya hukum. Banyak yang mengecewakan. Sarjana hukum harusnya tak melulu soal hapal pasal, tapi harus ditanamkan rasa keadilan tadi," ungkapnya. Oleh karena itu, Jimly berharap kepercayaan publik akan hukum harus dikembalikan. "Saya berharap mulai dari presiden sampai pejabat paling rendah harus memahami hukum sebagai panglima," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar