JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ecky Awal Muharram mengatakan, hubungan antara Bdan Usaha Milik Negara (BUMN) dan partai politik tidak terpisahkan. Menurutnya, hubungan ini sudah terjadi sejak era Orde Baru. Jika pada masa tersebut BUMN hanya dikuasai partai politik tertentu, saat ini oleh beberapa partai politik seiring bertambahnya jumlah partai "Ini seperti gradasi warna. Dulu (orde baru) kan biasanya kelompok kuning yang menguasai BUMN. Sekarang sudah ada gradasinya seperti warna biru, hijau, merah. Yah, seperti warna pelangi. Negara ini memang sudah banyak urusan dicampuri politik. Termasuk BUMN ini," kata Ecky dalam diskusi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/01/2011). Sometimes the most important aspects of a subject are not immediately obvious. Keep reading to get the complete picture.
Pengamat Ekonomi, Ikhsan Modjo, mengatakan, saat ini mustahil membebaskan BUMN dari pengaruh politik. Hal ini mengakibatkan sulitnya membedakan antara politisasi dan profesionalitas BUMN. "Sebenarnya mustahil membebaskan BUMN dari partai politik dari dulu sampai sekarang. Kadang bilangnya mau profesional menjalankan BUMN tapi ternyata ada pengaruh politik juga. Ada kelompok biru, kuning, ya kita tahu sendirilah. Itu bukan jadi rahasia lagi," kata Ikhsan. Namun, ia berpendapat, terlepas dari adanya intervensi plitik di tubuh BUMN, jauh lebih penting adalah menjaga BUMN dari perilaku korup. "Mau politisi atau non politisi yang ada dalam BUMN, kita tetap harus tahu latar belakang siapa dia, siapa yang ada dibelakangnya.Kata kuncinya, jangan sampai ada korupsi, knolusi dan nepotisme dalam BUMN," tegas Ikhsan.
Pengamat Ekonomi, Ikhsan Modjo, mengatakan, saat ini mustahil membebaskan BUMN dari pengaruh politik. Hal ini mengakibatkan sulitnya membedakan antara politisasi dan profesionalitas BUMN. "Sebenarnya mustahil membebaskan BUMN dari partai politik dari dulu sampai sekarang. Kadang bilangnya mau profesional menjalankan BUMN tapi ternyata ada pengaruh politik juga. Ada kelompok biru, kuning, ya kita tahu sendirilah. Itu bukan jadi rahasia lagi," kata Ikhsan. Namun, ia berpendapat, terlepas dari adanya intervensi plitik di tubuh BUMN, jauh lebih penting adalah menjaga BUMN dari perilaku korup. "Mau politisi atau non politisi yang ada dalam BUMN, kita tetap harus tahu latar belakang siapa dia, siapa yang ada dibelakangnya.Kata kuncinya, jangan sampai ada korupsi, knolusi dan nepotisme dalam BUMN," tegas Ikhsan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar