JAKARTA, KOMPAS.com " Pimpinan DPR RI dijadwalkan akan melakukan konsultasi terkait kelangsungan pembahasan Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (20/7/2011). Pimpinan yang hadir adalah Ketua DPR RI Marzuki Alie, dan empat orang wakil, yaitu Pramono Anung, Priyo Budi Santoso, Taufik Kurniawan, dan Anis Matta. "Kami diundang Presiden," kata Priyo singkat ketika dihubungi Kompas.com, pagi ini. Informasi tentang
disajikan di sini akan melakukan salah satu dari dua hal: baik itu akan memperkuat apa yang anda ketahui tentang
atau akan mengajari Anda sesuatu yang baru. Keduanya hasil yang baik.
Rencananya, pertemuan akan berlangsung pukul 10.00 WIB. Sebelumnya, pada Senin lalu, Pimpinan DPR RI sempat melakukan konsultasi dengan Wakil Presiden Boediono. Proses pembahasan Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) telah memasuki masa kritis. Batas akhir pengesahaan RUU BPJS adalah pada 22 Juli 2011. Salah satu penyebab alotnya pembahasan ini adalah terkait peleburan empat BUMN asuransi yakni PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri, dan PT Taspen. Pemerintah tetap bersikukuh peleburan empat BUMN dilakukan dalam waktu sekitar 10 tahun supaya dapat berjalan secara alami. Sementara DPR tetap ngotot untuk dilakukan peleburan dalam waktu singkat. Priyo mengatakan, DPR RI membuka opsi penundaan pembahasan RUU BPJS hingga masa persidangan mendatang. "Kami menginginkan agar pembahasan dipercepat. Namun, saat ini hanya tersisa waktu empat hari. Karena itu, kita akan mengikhtiarkan kemungkinan khusus RUU BPJS itu kita tunda lagi. Kita akan memberikan frame waktu sampai persidangan ke depan. Ini dengan catatan jika pansus mengirimkan surat ke pimpinan DPR. Pimpinan DPR akan menggunakan ikhtiar yang tidak menyalahi tata aturan agar bisa mendapatkan porsi waktu satu persidangan lagi," kata Priyo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (18/7/2011).
Rencananya, pertemuan akan berlangsung pukul 10.00 WIB. Sebelumnya, pada Senin lalu, Pimpinan DPR RI sempat melakukan konsultasi dengan Wakil Presiden Boediono. Proses pembahasan Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) telah memasuki masa kritis. Batas akhir pengesahaan RUU BPJS adalah pada 22 Juli 2011. Salah satu penyebab alotnya pembahasan ini adalah terkait peleburan empat BUMN asuransi yakni PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri, dan PT Taspen. Pemerintah tetap bersikukuh peleburan empat BUMN dilakukan dalam waktu sekitar 10 tahun supaya dapat berjalan secara alami. Sementara DPR tetap ngotot untuk dilakukan peleburan dalam waktu singkat. Priyo mengatakan, DPR RI membuka opsi penundaan pembahasan RUU BPJS hingga masa persidangan mendatang. "Kami menginginkan agar pembahasan dipercepat. Namun, saat ini hanya tersisa waktu empat hari. Karena itu, kita akan mengikhtiarkan kemungkinan khusus RUU BPJS itu kita tunda lagi. Kita akan memberikan frame waktu sampai persidangan ke depan. Ini dengan catatan jika pansus mengirimkan surat ke pimpinan DPR. Pimpinan DPR akan menggunakan ikhtiar yang tidak menyalahi tata aturan agar bisa mendapatkan porsi waktu satu persidangan lagi," kata Priyo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (18/7/2011).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar