Baasyir Tuding Hakim Manipulasi Fakta

Ketika Anda berpikir tentang
, apa pendapatmu pertama? Aspek mana
penting, yang penting, dan mana yang bisa Anda ambil atau meninggalkan? Anda akan hakim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Amir Jamaah Ashorud Tauhid (JAT)  Abu Bakar Ba'asyir, yang menjadi terdakwa kasus tindak pidana terorisme, menuding majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memanipulasi fakta persidangan dalam menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap dirinya. Tudingan itu disampaikan tim pengacara Ba'asyir dalam memori banding atas vonis majelis hakim yang diketuai Herry Swantoro.

Memori banding yang telah dimasukkan ke PN Jaksel itu ditandatangani 15 pengacara diantaranya H M Mahendradatta, Achmad Michdan, dan M Lutfie Hakim.

Tim pengacara mempertanyakan kesimpulan majelis hakim bahwa Ba'asyir terbukti menghasut Ubaid dan Joko Daryono alias Toyib untuk melakukan kekerasan yang mengakibatkan tewasnya polisi dan warga. Akhirnya, menimbulkan suasana teror di masyarakat.

"Kesaksian mereka berdua tidak ada yang menerangkan bahwa terdakwa (Ba'asyir) yang menghasut kedua saksi untuk melakukan kekerasan. Majelis hakim sama sekali tidak kredibel, tidak profesional," tulis tim pengacara.

Apakah semuanya masuk akal sejauh ini? Jika tidak, aku yakin bahwa hanya dengan membaca sedikit lebih, semua fakta akan jatuh ke tempatnya.

Selain itu, tim pengacara juga menuding majelis hakim tidak netral. Menurut tim pengacara, hal itu terlihat dari tidak dihadirkannya terdakwa teroris Khoirul Ghazali dalam persidangan. Padahal, kata mereka, Khoirul masuk dalam daftar saksi dalam perkara Ba'asyir terkait pelatihan militer di Jalin Jantho, Aceh Besar.

Seperti diketahui, tim pengacara mengaku menerima surat dari Khoirul bahwa ada rekayasa keterangan yang menyudutkan Ba'asyir. Dalam putusan, majelis hakim tak mengakui surat itu lantaran tim pengacara tidak melampirkan surat asli.

Tim pengacara kembali mengklaim bahwa Ba'asyir tidak terlibat dalam pelatihan militer, baik tentang pengadaan senjata api berikut amunisinya hingga kekerasan yang dilakukan para peserta pelatihan.

Dalam memori setebal 13 halaman, tim pengacara juga kembali mempersoalkan pemeriksaan belasan saksi melalui telekonferensi atas ijin hakim. Tim pengacara menuding ada pembicaraan di luar sidang antara jaksa penuntut umum dan majelis hakim sebelum pemberian izin itu.

Diakhir memori, tim pengacara meminta, "Majelis Hakim Tinggi agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memulihkan harkat dan martabatnya seperti semula."

Jangan membatasi diri Anda sendiri dengan menolak untuk mempelajari rincian tentang
. Semakin banyak Anda tahu, semakin mudah akan fokus pada apa yang penting.

Pemerintah: Besok 1 Ramadhan 1432 H

Artikel berikut menyajikan informasi yang sangat terbaru tentang
. Jika Anda memiliki minat khusus dalam
, maka artikel ini informatif diperlukan membaca.

JAKARTA, KOMPAS.com " Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadhan 1432 Hijriah jatuh pada Senin, 1 Agustus 2011. Keputusan tersebut diambil setelah Kementerian Agama menjalani sidang isbat penetapan awal bulan Ramadhan 1432 H di Gedung Kementerian Agama, Minggu (31/7/2011) malam.

"Setelah mendengar laporan Ketua Badan Hisab dan Rukyat (BHR) serta pandangan ormas Islam dan ulama, di antara kami sudah sepakat bahwa 1 Agustus adalah tanggal 1 Ramadhan 1432 H. Oleh karena itu, saya menyatakan dan menetapkan 1 Ramadhan 1432 Hijriah jatuh pada 1 Agustus 2011," ujar Menteri Agama Suryadharma Ali disusul ketukan palu saat menutup sidang tersebut di Operatian Room, Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Minggu malam.

Sidang penetapan awal Ramadhan yang dipimpin Menteri Agama Suryadharma Ali dihadiri juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin, Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar, pimpinan ormas-ormas Islam, perwakilan negara sahabat, serta anggota Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama.

Jika fakta
Anda out-of-date, bagaimana yang mempengaruhi tindakan dan keputusan? Pastikan Anda tidak membiarkan slip
informasi penting oleh Anda.

Suryadharma mengatakan, sebelum menetapkan I Ramadhan 1431 H, pihaknya telah melakukan pengamatan rukyatul hilal (penampakan bulan di titik awal) di tiga tempat. Adapun tiga tempat itu adalah Makasar, Bukit Condro-Gresik, dan Bangkalan-Jawa Timur.

Sementara itu, rukyat dilakukan bersama-sama mahkamah syariah dan ormas-ormas Islam. "Dari tiga tempat tersebut, hilal sudah diatas ufuk, hilal berhasil dirukyah. Jadi, untuk awal puasa mulai Senin, 1 Agustus, dapat kami setujui," katanya.

Suryadharma menegaskan, sidang itsbat tersebut telah mengambil keputusan secara mufakat, tanpa perbedaan yang berarti dari beberapa pihak yang melakukan hilal dan rukyat. "Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah melakukan rukyat di seluruh titik di Indonesia, semoga apa yang dilakukan oleh kita mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa. Dan, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh masyarakat Indonesia, semoga ibadah kita diterima," ujarnya.

Sebelumnya, berdasarkan laporan anggota Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementerian Agama, Cecep Nurwendaya, data hisab yang dihimpun dari berbagai sumber menunjukkan bahwa ijtimak terjadi pada Minggu, 31 Juli 2011, sekitar pukul 01.40 WIB. Pada saat matahari terbenam, hilal berada di atas ufuk dengan ketinggian 6,36 derajat dengan umur kekuatan selama 16 jam 11 menit 8 detik."Jadi, dari data itu dapat kita simpulkan akhir Syaban jatuh pada Minggu, 31 Agustus (29 syaban), 1 Ramadhan 1432 Hijriah jatuh 1 Agustus 2011," kata Cecep.

Harinya akan datang ketika Anda dapat menggunakan sesuatu yang anda baca di sini untuk mendapatkan dampak yang menguntungkan. Kemudian Anda akan senang Anda mengambil waktu untuk mempelajari lebih lanjut tentang
.

PWI Uji Kompetensi 31 Wartawan

Jalan terbaik tindakan untuk mengambil kadang-kadang tidak jelas sampai Anda telah terdaftar dan dianggap alternatif Anda. Paragraf berikut ini akan membantu petunjuk Anda ke apa yang para ahli pikir signifikan.

JAKARTA, KOMPAS.com -- Sebanyak 31 wartawan media cetak, radio, dan online, mengikuti uji kompetensi wartawan yang difasilitasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

"Uji kompetensi ini untuk memenuhi kesepakatan komunitas pers nasional, dan menjadi keputusan Dewan Pers mengenai standar kompetensi wartawan yang disahkan pada 2 Februari 2010," kata Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, di sela Uji Kompetensi Wartawan yang berlangsung di Sekretariat PWI Jakarta Raya (Jaya), Sabtu (30/7/2011).

Hendry mengemukakan, 31 wartawan yang mengikuti uji kompetensi itu terdiri atas tiga jenjang karir, yakni tujuh wartawan utama, 12 wartawan madya, dan 12 wartawan muda.

Sepertinya informasi baru ditemukan tentang sesuatu setiap hari. Dan topik
tidak terkecuali. Jauhkan membaca untuk mendapatkan berita lebih segar tentang
.

Standar Kompetensi Wartawan mengatur bahwa wartawan utama lebih mengutamakan tugas manajerial pengambilan kebijakan keredaksian, dan wartawan madya melakukan tugas koordinasi tugas keredaksian, sedangkan wartawan muda lebih banyak bertugas menyusun, mencari dan memproduksi berita.

"Ini semua menyangkut tugas kewartawanan yang menjalani sistem mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi bagi kepentingan publik yang didasari kesadaran beretika jurnalistik dan paham kaidah hukum pers," tutur Wakil Pemimpin Redaksi Harian Warta Kota itu.

Uji Kompetensi Wartawan tersebut berlangsung dua harim sejak Jumat (29/7/2011). Peserta menjalani ujian secara lisan, tertulis dan simulasi menyangkut kesadaran profesi, pengetahuan umum dan khusus, serta keterampilan menjalankan tugas kewartawanan.

Dari 31 peserta, tiga wartawan muda yang dinyatakan belum kompeten oleh tim penguji. "Mereka yang belum kompeten boleh mengikuti uji kompetensi lagi. Uji kompetensi ini merupakan cermin atau rekonstrusi tugas kewartawanan sehari-hari bagi peserta. Jadi mereka harus mampu memenuhi standar minimal menjalani profesi kewartawanan demi kepentingan masyarakat," papar Hendry.

Sejauh ini, Dewan Pers baru menetapkan Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS) pada 6 Mei 2011 dan PWI pada 25 Juli 2011 sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan. Kedua lembaga telah melalui verifikasi administrasi, dan dinilai mampu mengadakan pendidikan dan pelatihan, serta memiliki tenaga penguji yang kompeten di bidang kewartawanan.

Jadi sekarang Anda tahu sedikit tentang
. Bahkan jika Anda tidak tahu segalanya, Anda sudah melakukan sesuatu yang berharga: Anda telah memperluas pengetahuan Anda.

Marzuki Alie Mungkin Dongkol...

Jika Anda sungguh-sungguh tertarik untuk mengetahui tentang
, Anda harus berpikir melampaui dasar-dasar. Artikel informatif mengambil melihat lebih dekat hal yang perlu Anda ketahui tentang
.

PAREPARE, KOMPAS.com " Pernyataan ketua DPR RI Marzuki Alie agar Komisi Pemberantasan Korupsi dibubarkan saja dianggap wajar oleh anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Hanura, Akbar Faisal.

"Itu mungkin karena kedongkolan dia (Marzuki Alie). Korupsi sudah sangat luar biasa dan sampai pada tulang sumsum Indonesia," katanya kepada Kompas.com, Jumat (29/7/2011) malam, saat melakukan perjalanan reses di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

Sejauh ini, kami telah menemukan beberapa fakta menarik tentang
. Anda mungkin memutuskan bahwa informasi berikut ini bahkan lebih menarik.

Akbar mengatakan, pihaknya mencoba memahami kekecewaan Marzuki Alie yang merasa kinerja KPK tidak maksimal. Apalagi, saat ini ada dua komposionernya yang belakangan kerap muncul di media terkait permasalahan yang melibatkan keduanya, yakni Chandra Hamzah dan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja. Namun, seharusnya bisa dibedakan antara person dan lembaga.

"Menurut saya, bukan KPK yang harus dibubarkan, tapi orang-orang di dalamnya yang dibersihkan. Lembaga KPK harus tetap dipertahankan," paparnya.

Banyaknya kasus besar mandek di tangan KPK, ujar Akbar, kini mendapatkan jawaban lantaran dalam tubuh lembaga KPK terdapat orang-orang yang terlibat dalam kasus itu sendiri. Pihaknya berharap, orang-orang yang nantinya menduduki jabatan penting di KPK adalah orang yang mampu membuka mata dan terlepas dari kaitan politik.

"Agar kasus besar bisa terbuka dengan terang, orang yang dipilih untuk memegang jabatan di KPK adalah orang yang tidak bisa terlepas dari kaitan politik dan kami berharap pimpinan KPK bisa segera melakukan pembenahan dan betul-betul menyelesaikan seluruh kasus yang ada, utamanya Century," ujarnya.

Tidak ada salahnya untuk baik-informasi yang terakhir pada
. Bandingkan apa yang telah Anda pelajari di sini ke artikel masa depan sehingga Anda dapat tetap waspada terhadap perubahan di bidang
.

Kejagung Tindak Lanjuti Laporan Komjak

Apakah Anda mencari beberapa informasi di dalam,
? Berikut adalah up-to-date laporan dari para ahli
yang seharusnya tahu.

JAKARTA, KOMPAS.com " Kejaksaan Agung menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti 104 laporan dari Komisi Kejaksaan (Komjak) mengenai pelanggaran yang dilakukan para jaksa.

"Laporan Komisi Kejaksaan pasti ditindaklanjuti. Nanti akan dilakukan pemeriksaan internal oleh bagian pengawasan," kata Wakil Jaksa Agung Darmono, Jumat (29/7/2011) di Jakarta.

Anda tidak dapat mempertimbangkan semua yang anda hanya membaca untuk menjadi informasi penting tentang
. Tapi jangan heran jika Anda menemukan diri Anda mengingat dan menggunakan informasi ini sangat dalam beberapa hari mendatang.

Darmono juga mengatakan, Kejagung akan terus menertibkan jaksa-jaksa nakal. Jaksa Agung Muda (JAM) Bidang Pengawasan Marwan Effendi mengatakan, klarifikasi terhadap laporan Komjak tidak harus disampaikan sendiri olehJAM Pengawasan.

"Kalau Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang disuruh mengklarifikasi ya Kajatinya yang akan mengklarifikasi ke Komisi Kejaksaan," kata Marwan.

Terkait belum adanya klarifikasi dari Kejagung terhadap 104 laporan Komjak, Marwan mengatakan, kesalahan bisa terjadi pada Kajati yang tidak mengirim klarifikasi atau sudah dikirim, tetapi belum diterima Komisi Kejaksaan.

Bila kata mendapat sekitar tentang perintah Anda fakta
, orang lain yang perlu tahu tentang
akan mulai aktif mencari Anda.

Dikonfrontasi, Nurpati Banyak Lupa

Semakin Anda memahami tentang subjek apapun, itu menjadi lebih menarik. Ketika Anda membaca artikel ini Anda akan menemukan bahwa subjek
tentu tidak terkecuali.

JAKARTA, KOMPAS.com " Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Andi Nurpati, banyak mengaku lupa ketika dikonfrontasi oleh penyidik Bareskrim Polri, baik dengan dua staf KPU maupun tersangka Masyhuri Hasan, mantan juru panggil Mahkamah Konstitusi (MK).

"Banyak lupa," kata Edwin Partogi, penasihat hukum Hasan, seusai mendampingi konfrontasi di Mabes Polri, Kamis (26/7/2011) malam.

Selain dengan Hasan, Nurpati dikonfrontasi secara bersamaan dengan Hary Almavintomo alias Aryo (mantan sopir Nurpati) serta Matnur dan Sugiharto (mantan staf Nurpati di KPU).

Edwin mengatakan, saat konfrontasi, penyidik mencocokkan keterangan tentang berbagai peristiwa, seperti pertemuan Nurpati dengan Arsyad Sanusi (saat menjabat hakim) di kantor MK pada 13 Agustus 2009. Pertemuan itu diungkapkan Hasan.

Menurut Hasan, kata Edwin, Nurpati meminta Hasan untuk mengantarkannya ke ruang kerja Arsyad. Hasan lalu meninggalkan Nurpati setelah bertemu dengan Arsyad dan istri Arsyad. Adapun Andi mengaku lupa apakah ia bertemu dengan Arsyad. Dia hanya ingat saat itu datang ke MK untuk menghadiri perayaan ulang tahun MK.

Jika Anda menemukan diri Anda bingung dengan apa yang Anda sudah membaca hingga saat ini, jangan putus asa. Semuanya harus jelas pada saat Anda selesai.

"Ketika di lift setelah pertemuan itu, ibu Andi sampaikan ke Hasan akan mengirim surat ke MK terkait permohon Dewi Yasin Limpo (saat itu calon anggota legislatif dari Partai Hanura)," kata Edwin.

Keesokan harinya, lanjut Edwin, melalui telepon, Hasan diminta datang oleh Nurpati untuk mengambil surat permohonan penjelasan keputusan MK terkait sengketa pemilu di Sulawesi Selatan I (Sulsel I). Namun, ketika Hasan datang, ternyata surat untuk MK itu belum jadi.

"Hasan (katakan), sudah, kirim dengan faksimile saja. Hasan lalu kasih nomor faksimilenya ke Bu Andi. Sore atau malamnya langsung dikirim via faksimile. Soal itu, Bu Andi lupa semua, tetapi ingat pernah bertemu Hasan di KPU tahun 2009. Namun mengenai waktu, substansi pembicaraan, dan siapa yang berinisiatif meminta bertemu, dia lupa," papar Edwin.

Penyidik juga mencocokkan peristiwa penyerahan surat penjelasan MK untuk KPU dari Hasan kepada Nurpati di stasiun televisi Jak TV, Jakarta Selatan. Surat yang diserahkan itu merupakan surat penjelasan bernomor 112 (tentang keputusan sengketa Sulsel I) dan nomor 113 (tentang keputusan sengketa Sumatera Selatan). Keduanya tertanggal 17 Agustus 2009.

Versi Hasan, dia menyerahkan langsung kedua surat itu kepada Nurpati. Surat itu sempat dibaca Nurpati sebelum diserahkan kepada Aryo. Adapun versi Nurpati, dia menolak menerima surat itu ketika diberikan Hasan. Surat itu lalu diberikan kepada Aryo.

Edwin mengatakan, dari konfrontasi itu terungkap bahwa surat penjelasan MK untuk KPU bernomor 113 diserahkan Nurpati kepada Matnur, lalu diberikan kepada ketua KPU. "Lalu surat asli nomor 112 disimpan," kata dia.

Jangan membatasi diri Anda sendiri dengan menolak untuk mempelajari rincian tentang
. Semakin banyak Anda tahu, semakin mudah akan fokus pada apa yang penting.

JK: Pemerintah Harus Lebih Cerdik dari Nazaruddin

Artikel berikut ini berisi beberapa, tips sederhana informatif yang akan membantu Anda memiliki pengalaman yang lebih baik dengan
.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan diperlukan gerakan yang lebih agresif untuk menemukan keberadaan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, M Nazaruddin, yang menjadi tersangka kasus dugaan suap proyek wisma atlet Sea Games. Di mana ia berada, masih menjadi misteri hingga saat ini. Meski eksis di sejumlah media dan jaringan telepon, pemerintah, dalam hal ini penegak hukum belum mampu menghadirkannya kembali ke Tanah Air. Nazaruddin sempat disebut terlacak berada di Argentina. Akan tetapi, hingga kini, ia masih menjadi buronan.

Menurut Kalla, pemerintah, kepolisian dan KPK, harus lebih cerdik dan pintar daripada Nazaruddin.

"Semua orang sebenarnya sudah bergerak. Tetapi, Nazar lebih pintar bergeraknya. Siapa mengatur siapa? Pemerintah, KPK, dan polisi harus lebih pintar, lebih cerdik dari Nazaruddin," kata Kalla, seusai berkunjung ke Redaksi Kompas, Jakarta, Kamis (28/7/2011).

Anda dapat melihat bahwa ada nilai praktis dalam mempelajari lebih banyak tentang
. Dapatkah Anda memikirkan cara-cara untuk menerapkan apa yang telah dibahas sejauh ini?

Ia menilai, dari sisi pernyataan, pemerintah sudah tegas. "Statement sudah cukup tegas. Tetapi, seperti diakui oleh Patrialis, Nazaruddin sudah lebih pintar," ujar mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.

Selain itu, menurutnya, pemerintah juga harus memperbaiki kerjasama internasionalnya dalam rangka mencari Nazaruddi. Seperti diketahui, nama Nazaruddin sudah masuk dalam daftar buronan internasional setelah KPK meminta Polri mengajukan red notice kepada Interpol. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, akhir pekan lalu kembali meminta Nazaruddin untuk kembali.

Kembalilah Nazaruddin ke Indonesia, ke Tanah Air. Kembalilah. Sulit bagi kita, ketika semua tidak tahu di mana Nazaruddin, dengan siapa yang bersangkutan, apa yang dilakukan, dan selama ini komunikasi internalnya dengan siapa, katanya di Istana Negara, Jumat (22/7/2011) lalu.

Pernyataan Yudhoyono itu disampaikan menanggapi beragam pertanyaan seputar hubungan telepon antara Nazaruddin dan dua stasiun televisi swasta di Jakarta. Hal tersebut disampaikan tepat tiga minggu setelah Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyampaikan perintah Presiden kepada Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo untuk menangkap Nazaruddin

Nah, itu tidak sulit sama sekali, bukan? Dan kau telah menerima banyak pengetahuan, hanya dari mengambil beberapa waktu untuk penelitian kata seorang pakar di
.

Irwandi Yusuf: Investasi Manusia

Artikel ini menjelaskan beberapa hal tentang
, dan jika Anda tertarik, maka ini patut dibaca, karena Anda tidak pernah tahu apa yang Anda tidak tahu.

KOMPAS.com " Menjelang hari ulang tahun ke-51 pada 2 Agustus nanti, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menerima gelar Doktor Honoris Causa bidang Kepemimpinan dan Pembangunan Pendidikan dari Universitas Pendidikan Sulthan Idrisdi Perak, Malaysia, Selasa (26/7/2011).

Irwandi dinilai berhasil membangun kembali Aceh dan dunia pendidikan lokal pascakonflik dan bencana tsunami. Bagaimana rasanya menerima gelar kehormatan ini?

Waktu terbaik untuk belajar tentang
adalah sebelum Anda berada di tengah-tengah hal. Wise pembaca akan terus membaca untuk mendapatkan beberapa pengalaman berharga
sementara itu masih bebas.

"Rasanya biasa saja, sama seperti sebelumnya. Tetapi, bagaimanapun, saya pastilah berterima kasih kepada Universiti Pendidikan Sulthan Idris yang telah memberikan penghargaan ini. Paling tidak, efeknya terhadap saya adalah saya harus terus mengembangkan dunia pendidikan dan teknologi di Aceh,"ujarnya di Jakarta, Rabu (27/7/2011).

Irwandi membentuk Komisi Beasiswa Aceh yang membiayai putra-putri Aceh menempuh program master (S-2) dan doktoral (S-3) ke Eropa, Australia, Amerika, dan Timur Tengah.

Menurut Irwandi, programinvestasi sumber daya manusia yang dibiayai Pemerintah Provinsi Aceh ini memberangkatkan ratusan pelajar Aceh belajar ke universitas-universitas terkemuka di dunia setiap tahun.

"Kami perkirakan, Aceh akan memiliki sedikitnya 2.000 doktor dari berbagai disiplin ilmu pada tahun 2020 yang akan menjalankan pembangunan Aceh ke depan. Termasuk memanfaatkan sumber daya alamguna meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat,"kata pria, yang terkenal dengan nama Teungku Agam saat konflik mendera Aceh, inioptimistis.

Begitulah keadaannya sekarang. Perlu diketahui bahwa setiap subjek dapat berubah dari waktu ke waktu, jadi pastikan Anda mengikuti berita terbaru.

Dorong Penyelidikan Kasus 27 Juli

Dalam dunia sekarang ini, tampaknya hampir semua topik terbuka untuk diperdebatkan. Sementara aku sedang mengumpulkan fakta untuk artikel ini, saya cukup terkejut menemukan beberapa masalah yang saya pikir diselesaikan sebenarnya masih dibicarakan secara terbuka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan mendorong penyelidikan terhadap peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang tidak diselesaikan dengan tuntas, seperti peristiwa 27 Juli 1996 serta daerah operasi militer Aceh dan Papua. Khusus pelanggaran HAM dalam peristiwa 27 Juli 1996, Komnas HAM sebelumnya telah menolak membentuk tim penyelidik ad hoc untuk kasus tersebut.

Wakil Ketua Komnas HAM Yosef Adi Prasetyo mengungkapkan, meski dua kali rapat pleno menolak pembentukan tim penyelidikan ad hoc peristiwa 27 Juli, bukan tidak mungkin ke depan, Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Seusai menerima Aliansi Penggiat Pro Demokrasi 1996 yang menjadi korban pelanggaran HAM peristiwa 27 Juli, Selasa (26/7/2011), Yosef mengatakan ada beberapa hal yang belum jelas dari peristiwa ini karena proses peradilan saat itu hanya mampu mengungkap pelaku kecil, bukan tokoh di balik peristiwa itu.

Informasi tentang
disajikan di sini akan melakukan salah satu dari dua hal: baik itu akan memperkuat apa yang anda ketahui tentang
atau akan mengajari Anda sesuatu yang baru. Keduanya hasil yang baik.

Menurut Yosef, ada sejumlah korban pelanggaran HAM pada peristiwa 27 Juli 1996 yang belum mendapatkan haknya (reparasi). Apakah itu kompensasi, restitusi dari aparat yang bertanggung jawab. Menurut saya, ini butuh kejelasan, kejelasan dalam hukum acara Indonesia. Reparasi korban bisa dilakukan kalau sudah inkracht secara hukum. Bagaimana supaya ini bisa inkracht, harus ada pengadilan HAM. Untuk ada pengadilan HAM harus ada penyelidikan terlebih dulu karena itu yang menjadi prasyarat reparasi korban, katanya.

Lebih lengkap baca di KOMPAS

 

Sebagai pengetahuan Anda tentang
terus tumbuh, Anda akan mulai melihat bagaimana
cocok ke dalam skema keseluruhan hal. Mengetahui bagaimana sesuatu berhubungan ke seluruh dunia juga penting.

Presiden dan DPD Bahas Amandemen UUD 1945

Jalan terbaik tindakan untuk mengambil kadang-kadang tidak jelas sampai Anda telah terdaftar dan dianggap alternatif Anda. Paragraf berikut ini akan membantu petunjuk Anda ke apa yang para ahli pikir signifikan.

JAKARTA, KOMPAS.com " Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pimpinan DPD membahas soal amandemen UUD 1945 pada pertemuan konsultasi yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/7/2011).

Presiden dan DPD sepakat memperkuat sistem pemerintahan presidensial, serta hubungan antara presiden dan parlemen. Targetnya, amandemen ini selesai sebelum 2014.

Semoga informasi yang disajikan sejauh ini berlaku. Anda juga mungkin ingin mempertimbangkan hal berikut:

"Kita melihat gonjang-ganjing saat ini dikontribusikan oleh sistem ketatanegaraan kita yang belum komprehensif. Ini sebenarnya kami lihat secara struktural dan ini kan bisa diperbaiki setelah kita melaksanakan amandemen ini sejak 12 tahun lalu," kata Ketua DPD Irman Gusman kepada para wartawan seusai pertemuan.

Pada pertemuan tersebut, Presiden dan pimpinan DPD tak membahas mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden. Masa jabatan presiden berakhir pada 2014.

Sementara itu, pada jumpa pers, Presiden mengatakan, sikapnya terkait amandemen selalu jelas. Pertama, Presiden berpandangan, konstitusi tak boleh terlalu sering diamandemen. Namun, peluang adanya amandemen konstitusi selalu terbuka.

Kepala negara akan melakukan kajian dan komunikasi intensif dengan parlemen, termasuk DPD, terkait teknis pasal yang perlu diamandemen. Irman mengatakan, salah satu pasal yang hendak diamandemen adalah penguatan sistem perwakilan, termasuk fungsi check and balances yang melekat pada parlemen.

Jangan membatasi diri Anda sendiri dengan menolak untuk mempelajari rincian tentang
. Semakin banyak Anda tahu, semakin mudah akan fokus pada apa yang penting.

Petik Pelajaran dari Insiden di Norwegia

Artikel berikut ini berisi beberapa, tips sederhana informatif yang akan membantu Anda memiliki pengalaman yang lebih baik dengan
.

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pemerintah dan rakyat Indonesia menyampaikan dukacita mendalam kepadapemerintah dan rakyat Norwegia atas peledakan bom dan penembakan brutal di Norwegia pada Jumat (22/7/2011) waktu setempat. Serangan teror yang dilakukan tersangka Anders Breivik itu mengakibatkan sedikitnya 93 korban jiwa, lebih dari 90 orang luka-luka.

"Indonesia mengutuk aksi-aksi terorisme yang tidak berperikemanusiaan seperti ini. Ini sekaligus membuktikan aksi-aksi terorisme bisaterjadi di mana saja, kapan saja, dan dilakukan oleh kelompok manapun, tidak terbebas dari agama, suku, bangsa, ataupun dan identitas-identitas yang lain. Terorisme adalah terorisme," tutur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pernyataan pers di kantor Presiden, Senin (25/7/2011).

Menurut Presiden, Indonesiapatut memetik pelajaran dari apa yang terjadi di Norwegia. Norwegia sebagai negara yang makmur, tenang, dan damai, ternyata juga tidak terbebas dari aksi ancaman terorisme dan aksi kekerasan yang tidak berperikemanusiaan.

Untuk Indonesia, apa yang dilakukan mencegah dan menganggulangi aksi-aksi terorisme, kekerasan, dan radikalisme harus terus dijalankan sungguh-sungguh. "Saya juga menyeru pada rakyat Indonesia, di manapun dalam melakukan kegiatan sehari-hari, tetaplah jangan mengabaikan unsur keamanan dan keselamatan,"kata Presiden yang didampingi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga memerintahkan aparat keamanan agar mencegah dan menangkal setiap kemungkinan te rjadinya terorisme di Indonesia. Kunci keberhasilan dalam menanggulangi terorisme, menurutnya, terletak pada kebersamaan, kemitraan, dan kerja sama yang baik antara negara dan masyarakat luas, serta antara aparat penegak hukum dan aparat keamanan yang bertugas menanggulangi terorisme ini.

Sepertinya informasi baru ditemukan tentang sesuatu setiap hari. Dan topik
tidak terkecuali. Jauhkan membaca untuk mendapatkan berita lebih segar tentang
.

Sehari setelah terjadi aksi terorisme di Kota Oslo dan Pulau Utoya, Norwegia, Menlu RI yang tengah berada di Bali juga telah mengeluarkan pernyataan dukacita mendalam atas tragedi tersebut. Surat resmi pernyataan bela sungkawa dibuat Presiden Yudhoyono pada Minggu (24/7/2011), ditujukan kepada Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg.

Indonesia juga berharap dan berkeyakinan, Norwegia akan bangkit dan mengatasi tantangan dan ujian ini, dengan tetap berdasar pada nilai-nilai demokrasi dan toleransi yang selama ini dijunjung tinggi di sana.

Bilateral

Hubungan bilateral Indonesia dan Norwegia, menurut Yudhoyono, berlangsung amat dekat dan kuat. Kedua negara menjadi pelopor dan berinisitif untuk melakukan kerja sama internasional dalam menyukseskan Millennium Development Goals (MDGs), terutama tujuan keempat dan kelima yang berkaitan kematian ibu saat melahirkan maupun kematian anak di bawah lima tahun. Indonesia dan Norwegia berprakarsa agar MDGs tersebut dapat benar-benar tercapai melalui kerja sama global yang efektif.

Kedua negara juga memiliki prakarsa bersama yang disebut Global Intermediate Dialogue, yang pertama kali dilaksanakan di Bali, dilanjutkan di Oslo, dan terus berlangsung hingga kini. Prakarsa itu diambil Indonesia dan Norwegia menyusul krisis beredarnya karikatur Nabi Muhammad. Indonesia dan Norwegia berinisiatif tidak meningkatkan konflik, kesalahpahaman, dan benturan yang dipicu media massa. "Indonesia dan Norwegia berpendapat sama, menghormati agama berikut norma dan nilai-nilai yang dianutnya," ujar Yudhoyono.

Pada saat Indonesia dan Norwegia menjadi tuan rumah pada konferensi PBB tentang Perubahan Iklim, Norwegia dinilai berhasil mengambil peran yang menentukan. Ketika dilakukan konferensi di Oslo di bidang iklim dan kerja sama kehutanan, diresmikan kerja sama kedua negara dalam mengatasi tantangan dan persoalan kehutanan di Indonesia yang disebut dengan program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+).

"Ini membuktikan bahwa dengan persahabatan yang dekat ini kita patut berbagi, manakala antara Norwegia dan Indonesia mengalami ujian, cobaan, dan tantangan,"kata Yudhoyono.

Nah, itu tidak sulit sama sekali, bukan? Dan kau telah menerima banyak pengetahuan, hanya dari mengambil beberapa waktu untuk penelitian kata seorang pakar di
.

Rekonstruksi Surat Palsu MK Tertutup

Artikel berikut menyajikan informasi yang sangat terbaru tentang
. Jika Anda memiliki minat khusus dalam
, maka artikel ini informatif diperlukan membaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rekonstruksi yang digelar polisi terkait kasus dugaan pemalsuan dan penggelapan surat putusan Mahkamah Konstitusi di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Senin (25/7/2011), berlangsung tertutup.

Beberapa petugas keamanan KPU mengusir sejumlah media yang telah menunggu sejak pagi di lantai dua tersebut. Alasannya, tidak diizinkan oleh penyidik Bareskrim. Perdebatan sempat terjadi antara petugas keamanan dengan media karena awak media tak diperbolehkan menunggu di depan lobi gedung tersebut.

"Mohon media untuk tidak meliput. Ini atas perintah dari Bareskrim. Silakan tunggu di luar, diharapkan kerja samanya. Silakan tunggu di luar, jangan berdiri di depan pintu masuk ini," ujar petugas keamanan KPU,Hendar Suyanto, Senin.

Benar-benar ide yang baik untuk menyelidiki sedikit lebih dalam subjek
. Apa yang Anda pelajari dapat memberikan kepercayaan diri yang Anda butuhkan untuk usaha di daerah baru.

Sementara itu, Komisioner KPU, Sri Nuryanti yang sempat ditemui tampak berusaha menghindari wartawan. Komisioner lainnya, Syamsul Bahri yang dihubungi pun, menyatakan tak bisa memberi keterangan untuk saat ini. Ia menjanjikan bertemu wartawan siang nanti.

I Gusti Putu Artha yang dihubungi hanya membenarkan terjadinya rekonstruksi tersebut."Iya benar, itu rekonstruksi rapat pleno KPU 2 September 2009. Saya sedang di luar kota, jadi tidak bisa ikut," ujar Putu saat dihubungi Kompas.com.

Seperti diberitakan, rapat pleno KPU 2 September 2009 merupakan rapat yang memutuskan pemenangan calon legislatif Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I dari partai Hanura, Dewi Yasin Limpo.

Namun, keputusan itu ditengarai didasarkan atas surat palsu MK Nomor 112/PAN. MK/VIII/2009 tertanggal 14 Agustus. Anggota KPU kala itu, Andi Nurpati adalah pemimpin sidang pleno. Rapat pleno itu dihadiri Bawaslu, yang diketahui sempat menyatakan keberatan atas putusan itu, tapi diabaikan oleh Andi.

Anda tidak dapat memprediksi kapan mengetahui sesuatu yang ekstra tentang
akan berguna. Jika Anda belajar sesuatu yang baru tentang
dalam artikel ini, Anda harus file artikel di mana Anda dapat menemukannya lagi.

Besok, Nazaruddin Resmi Dipecat

Artikel berikut menyajikan informasi yang sangat terbaru tentang
. Jika Anda memiliki minat khusus dalam
, maka artikel ini informatif diperlukan membaca.

BOGOR, KOMPAS.com " Partai Demokrat akan memecat mantan Bendahara Umum M Nazaruddin pada Senin (25/7/2011) esok, atau satu hari setelah Rapat Koordinasi Nasional.

Partai pemenang pemilu tersebut akan mengeluarkan surat pemecatan yang secara administratif menunjukkan bahwa Nazaruddin, yang juga tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011, tak ada kaitan lagi dengan Demokrat.

"Sebelumnya kita juga sudah melayangkan surat peringatan ketiga. Setelah esok, secara otomatis dia sudah dicabut keanggotaannya. Dia juga sudah selesai menjadi anggota DPR," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa kepada para wartawan di sela-sela Rakornas di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/7/2011).

Kadang-kadang aspek yang paling penting dari subjek tidak segera jelas. Jauhkan membaca untuk mendapatkan gambaran yang lengkap.

Selanjutnya, Partai Demokrat hanya akan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi dan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan pengejaran dan proses hukum terhadap yang bersangkutan.

Sementara itu, anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin meminta media dan masyarakat bersabar untuk mendapatkan penjelasan yang utuh terkait kasus tersebut.

Ia meminta media mengikuti persidangan terdakwa kasus tersebut, yaitu Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer PT DGI Mohammad El Idris.

"Jangan dengarkan celotehan seorang Nazar di TV. Peristiwa yang sebenarnya akan terungkap di Pengadilan Tipikor. Di sana ada saksi yang meringankan maupun yang memberatkan," kata Amir.

Tidak ada salahnya untuk baik-informasi yang terakhir pada
. Bandingkan apa yang telah Anda pelajari di sini ke artikel masa depan sehingga Anda dapat tetap waspada terhadap perubahan di bidang
.

KPK Jemput Paksa Herman Felani

Artikel ini menjelaskan beberapa hal tentang
, dan jika Anda tertarik, maka ini patut dibaca, karena Anda tidak pernah tahu apa yang Anda tidak tahu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa aktor lawas Herman Felani (HF) di Jakarta, Sabtu (23/7/2011) malam, dan pada Minggu (24/7/2011) dinihari telah ditahan di Polda Metro Jaya.

"KPK menjemput paksa tersangka HF sekitar pukul 21.00 WIB di Pondok Gede," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha.

Priharsa Nugraha menjelaskan penjemputan paksa tersebut dilakukan oleh komisi antikorupsi karena Herman beberapa kali mangkir saat dipanggil oleh KPK.

Tidak datangnya Herman setelah menerima surat panggilan pemeriksaan oleh KPK dinilai juga tidak memiliki keterangan yang jelas.

Benar-benar ide yang baik untuk menyelidiki sedikit lebih dalam subjek
. Apa yang Anda pelajari dapat memberikan kepercayaan diri yang Anda butuhkan untuk usaha di daerah baru.

Setelah menjalani pemeriksaan awal, Herman kini telah dibawa ke rumah tahanan Polda Metro Jaya dan rencananya akan diperiksa kembali beberapa hari selanjutnya.

Sebelumnya, KPK pada telah menetapkan HF sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan "filler" dalam iklan layanan masyarakat Pemerintah DKI Jakarta.

Herman diduga telah memberikan uang suap kepada sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar memenangkan PT Raditya Putra Bahtera dan PT Sandi Perkasa terkait dengan proyek iklan layanan masyarakat.

Tujuan dari pemberian pelicin tersebut adalah untuk meloloskan proyek iklan yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2006-2007.

Herman sendiri dijerat oleh penyidik KPK dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 22 November 2010 telah memvonis mantan Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Journal Effendy Siahaan dengan 8 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan dalam kasus korupsi dana APBD 2006-2007.

Nah, itu tidak sulit sama sekali, bukan? Dan kau telah menerima banyak pengetahuan, hanya dari mengambil beberapa waktu untuk penelitian kata seorang pakar di
.