JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Senin (21/2/2011) ini dijadwalkan menggelar Rapat Kerja Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Rapat terbatas bidang ekonomi ini akan dihadiri Wakil Presiden Boediono dan jajaran menteri bidang perekonomian. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, ketika dihubungi Kompas.com, menjelaskan, agenda rapat kerja pemerintahan ini adalah bagaimana meningkatkan percepatan pembangunan. "Dibahas percepatan dan perluasan pembangunan ke visi Indonesia 2025," kata Julian. Sebelumnya, pada akhir Desember 2010, Presiden juga pernah menggelar rapat serupa. Saat itu, Presiden menegaskan, Indonesia membutuhkan rencana yang lebih konkret untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional. Rencana yang lebih konkret ini akan melengkapi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana kerja pemerintah (RKP) tahunan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kita sudah punya dokumen strategis, seperti RPJP, RPJM, dan RKP APBN. Yang ingin kita susun sesungguhnya satu rencana yang lebih konkret, agendanya jelas, sasarannya jelas, timeline-nya jelas, siapa berbuat apa jelas. Dengan begitu, ini pelengkap dari semua dokumen strategis yang kita miliki," ujarnya. Think about what you've read so far. Does it reinforce what you already know about mobil keluarga ideal terbaik indonesia? Or was there something completely new? What about the remaining paragraphs?
Menurut Presiden, rencana definitif yang konkret dalam pengembangan perekonomian seperti itu telah dipunyai oleh pemerintah negara-negara sahabat. "Karena itu, tidak keliru kalau di samping dokumen strategis yang lain kita susun rencana yang lebih definitif itu," katanya. Presiden mencontohkan, sejak reformasi 1978, China berkembang menjadi raksasa ekonomi melalui model pembangunan zona ekonomi khusus. Di sisi lain, Korea Selatan mengembangkan perusahaan besar yang menjadi pilar pendorong keseluruhan perekonomian menjadi lebih kompetitif. India memilih fokus pada pengembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, sedangkan Singapura mendongkrak perekonomiannya dengan menjadi hub bagi bisnis jasa, perdagangan, dan keuangan. "Saya baru mempelajari dokumen strategis Malaysia, di bawah Perdana Menteri Najib, Malaysia memilih mengembangkan sektor-sektor unggulan, tapi mereka punya rencana yang definitif," ujar Presiden. Pada pengantar rapat tersebut, Presiden menekankan bahwa Indonesia akan memadukan pendekatan peran pemerintah dan mekanisme pasar dalam rencana induk yang akan disusun. Menurut Presiden, Indonesia tidak bisa mengabaikan hukum, kaidah, dan mekanisme ekonomi pasar. Namun, pengalaman menunjukkan, mekanisme pasar tak bisa menyelesaikan semua masalah, terutama ketika terjadi krisis atau terdapat ketidakadilan. Pada rumusan rencana induk dan rencana definitif tersebut, pemerintah akan menetapkan target perekonomian, termasuk pertumbuhan pendapatan per kapita dan produk domestik bruto (PDB) yang ingin dicapai hingga 10 tahun mendatang. Menko Perekonomian Hatta Rajasa optimistis Indonesia berpeluang masuk kelompok 10 besar perekonomian dunia tahun 2025. Tahun 2010, Indonesia di posisi 16 besar perekonomian dunia. Pada 2014, PDB Indonesia diperkirakan 1 triliun-1,2 triliun dollar AS dengan pendapatan per kapita rata-rata 5.000 dollar AS.
Menurut Presiden, rencana definitif yang konkret dalam pengembangan perekonomian seperti itu telah dipunyai oleh pemerintah negara-negara sahabat. "Karena itu, tidak keliru kalau di samping dokumen strategis yang lain kita susun rencana yang lebih definitif itu," katanya. Presiden mencontohkan, sejak reformasi 1978, China berkembang menjadi raksasa ekonomi melalui model pembangunan zona ekonomi khusus. Di sisi lain, Korea Selatan mengembangkan perusahaan besar yang menjadi pilar pendorong keseluruhan perekonomian menjadi lebih kompetitif. India memilih fokus pada pengembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, sedangkan Singapura mendongkrak perekonomiannya dengan menjadi hub bagi bisnis jasa, perdagangan, dan keuangan. "Saya baru mempelajari dokumen strategis Malaysia, di bawah Perdana Menteri Najib, Malaysia memilih mengembangkan sektor-sektor unggulan, tapi mereka punya rencana yang definitif," ujar Presiden. Pada pengantar rapat tersebut, Presiden menekankan bahwa Indonesia akan memadukan pendekatan peran pemerintah dan mekanisme pasar dalam rencana induk yang akan disusun. Menurut Presiden, Indonesia tidak bisa mengabaikan hukum, kaidah, dan mekanisme ekonomi pasar. Namun, pengalaman menunjukkan, mekanisme pasar tak bisa menyelesaikan semua masalah, terutama ketika terjadi krisis atau terdapat ketidakadilan. Pada rumusan rencana induk dan rencana definitif tersebut, pemerintah akan menetapkan target perekonomian, termasuk pertumbuhan pendapatan per kapita dan produk domestik bruto (PDB) yang ingin dicapai hingga 10 tahun mendatang. Menko Perekonomian Hatta Rajasa optimistis Indonesia berpeluang masuk kelompok 10 besar perekonomian dunia tahun 2025. Tahun 2010, Indonesia di posisi 16 besar perekonomian dunia. Pada 2014, PDB Indonesia diperkirakan 1 triliun-1,2 triliun dollar AS dengan pendapatan per kapita rata-rata 5.000 dollar AS.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar