JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum penggugat dalam sidang gugatan gedung baru DPR, Habiburokhman, meminta agar majelis hakim menjadikan kasus dugaan suap Sekretaris Menpora Wafid Muharam sebesar Rp3,2 miliar yang diduga melibatkan PT Duta Graha Indah dijadikan bahan pertimbangan untuk mengabulkan tuntutan provisinya. PT Duta Graha Indah (PT DGI) adalah salah satu perusahaan yang lolos dalam tahap pertama tender gedung baru DPR. Namun, pasca salah satu petingginya, M El Idris, terjerat kasus dugaan suap Sesmenpora, PT DGI mundur dari proyek gedung DPR.
Habiburokhman menduga telah terjadi permasalahan hukum dalam proses tender dalam pelaksanaan pembangunan gedung yang menghabiskan biaya sebesar Rp1,138 triliun itu. Adapun tuntutan provisi pihak penggugat adalah meminta kepada tergugat (DPR) untuk menghentikan atau membatalkan pembangunan gedung baru DPR selama perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. "Mundurnya PT DGI bukan berarti membuat masalah selesai begitu saja. Justru timbul kecurigaan, kenapa PT DGI begitu tergesa-gesa mundur dari proses tender saat kasus suap wisma atlet Sea Games terbongkar," ujar Habiburokhman, ketika menghadiri sidang perdana gugatan terhadap pembangunan gedung baru DPR di PN Jakarta Pusat, Senin (2/5/2011). Anda tidak dapat mempertimbangkan semua yang anda hanya membaca untuk menjadi informasi penting tentang
. Tapi jangan heran jika Anda menemukan diri Anda mengingat dan menggunakan informasi ini sangat dalam beberapa hari mendatang.
Habiburohkman, yang juga ketua Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (Laskar) Partai Gerindra inimenambahkan, pihaknya sudah meminta KPK untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya suap pada proses tender. Ia mengharapkan penyelidikan tersebut dapat selesai dalam waktu dua sampai empat bulan ke depan. "Patut dipertanyakan, bagaimana mungkin perusahaan dengan reputasi seperti PT DGI bisa lolos seleksi awal yang dilakukan DPR. Mengingat waktu pembangunan DPR dan wisma atlet Sea Games yang bermasalah tersebut hampir bersamaan," jelasnya. Pada Rabu (27/4/2011) pekan lalu, Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jendral DPR Sumirat, menerima surat pengunduran diri PT DGI dari proses tender pembangunan gedung DPR. Mengenai alasan pengunduran diri, disebutkan dalam surat itu, "Merujuk pada perkembangan terakhir, terutama berita di media massa demi kebaikan dan menghindari polemik yang belum tentu benar, PT DGI menyatakan mundur dari tender pembangunan gedung baru DPR. Kami berharap dapat memberikan suasana kondusif bagi semua pihak terkait." Belakangan, nama PT DGI santer disebut di media terkait keterlibatan sejumlah pejabatnya dalam kasus dugaan suap Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam. Pejabat PT DGI M El Idris (MEI) dan M Rosalina Manulang (MRM) yang diduga berperan sebagai perantara tertangkap tangan menyuap Wafid di ruang kantornya, 21 April lalu. PT DGI adalah pelaksana pembangunan wisma atlet di Palembang, Sumatera Selatan, untuk keperluan SEA Games 2011. PT DGI juga menjadi satu dari lima pemenang proses tender prakualifikasi gedung baru DPR.
Habiburokhman menduga telah terjadi permasalahan hukum dalam proses tender dalam pelaksanaan pembangunan gedung yang menghabiskan biaya sebesar Rp1,138 triliun itu. Adapun tuntutan provisi pihak penggugat adalah meminta kepada tergugat (DPR) untuk menghentikan atau membatalkan pembangunan gedung baru DPR selama perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. "Mundurnya PT DGI bukan berarti membuat masalah selesai begitu saja. Justru timbul kecurigaan, kenapa PT DGI begitu tergesa-gesa mundur dari proses tender saat kasus suap wisma atlet Sea Games terbongkar," ujar Habiburokhman, ketika menghadiri sidang perdana gugatan terhadap pembangunan gedung baru DPR di PN Jakarta Pusat, Senin (2/5/2011). Anda tidak dapat mempertimbangkan semua yang anda hanya membaca untuk menjadi informasi penting tentang
Habiburohkman, yang juga ketua Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya (Laskar) Partai Gerindra inimenambahkan, pihaknya sudah meminta KPK untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya suap pada proses tender. Ia mengharapkan penyelidikan tersebut dapat selesai dalam waktu dua sampai empat bulan ke depan. "Patut dipertanyakan, bagaimana mungkin perusahaan dengan reputasi seperti PT DGI bisa lolos seleksi awal yang dilakukan DPR. Mengingat waktu pembangunan DPR dan wisma atlet Sea Games yang bermasalah tersebut hampir bersamaan," jelasnya. Pada Rabu (27/4/2011) pekan lalu, Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jendral DPR Sumirat, menerima surat pengunduran diri PT DGI dari proses tender pembangunan gedung DPR. Mengenai alasan pengunduran diri, disebutkan dalam surat itu, "Merujuk pada perkembangan terakhir, terutama berita di media massa demi kebaikan dan menghindari polemik yang belum tentu benar, PT DGI menyatakan mundur dari tender pembangunan gedung baru DPR. Kami berharap dapat memberikan suasana kondusif bagi semua pihak terkait." Belakangan, nama PT DGI santer disebut di media terkait keterlibatan sejumlah pejabatnya dalam kasus dugaan suap Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam. Pejabat PT DGI M El Idris (MEI) dan M Rosalina Manulang (MRM) yang diduga berperan sebagai perantara tertangkap tangan menyuap Wafid di ruang kantornya, 21 April lalu. PT DGI adalah pelaksana pembangunan wisma atlet di Palembang, Sumatera Selatan, untuk keperluan SEA Games 2011. PT DGI juga menjadi satu dari lima pemenang proses tender prakualifikasi gedung baru DPR.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar