PKS Dorong Misbakhun Mengundurkan Diri

Satu-satunya cara untuk mengikuti terbaru tentang
adalah untuk terus tinggal di mencari informasi baru. Jika Anda membaca segala sesuatu yang Anda temukan tentang
, itu tidak akan memakan waktu lama bagi Anda untuk menjadi otoritas yang berpengaruh.

JAKARTA, KOMPAS.com " Sekjen PKS Anis Matta menilai akan lebih baik bagi Misbakhun jika mengundurkan diri dari posisinya sebagai anggota DPR sejak dijatuhkan vonis terkait kasus L/C fiktif Bank Century. Oleh karena itu, Anis mengatakan, PKS akan mendorong Misbakhun untuk mengundurkan diri daripada diberhentikan oleh Badan Kehormatan DPR.

"Kami juga akan mendorong beliau. Tetapi, keputusan sepenuhnya ada di tangan beliau. Kasusnya ini kan politis. Jadi, kami serahkan kepada yang bersangkutan," kata Anis di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/5/2011).

Lihat berapa banyak Anda dapat belajar tentang
ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel baik diteliti? Jangan lewatkan pada sisa informasi yang besar ini.

Anis menilai pengunduran diri menjadi jalan terbaik untuk dilakukan karena prosesnya tidak akan merepotkan Misbakhun sendiri, partai atau fraksi, dan Badan Kehormatan DPR. Dengan demikian, penggantian dan pengalihan tugas bisa cepat dilakukan. Partai dan fraksi juga tak akan repot. "Jadi enggak repot aja," katanya.

Wakil Ketua DPR ini mengatakan, langkah pengunduran diri baik untuk anggota Dewan yang terlibat dalam kasus dan sudah memperoleh putusan hukum dengan kekuatan hukum tetap.

Sementara Misbakhun, lanjutnya, masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Hanya saja, menurut Anis, peninjauan kembali tak akan menghalangi Badan Kehormatan untuk mengeksekusi putusannya.

Meski demikian, Anis menambahkan, jika sudah mengundurkan diri, hak-haknya sebagai anggota Dewan tak akan bisa kembali jika pengadilan terakhir memutuskan anggota bersih dari seluruh dakwaan. "Oleh karena itu, keputusan mengundurkan diri itu diserahkan kepada yang bersangkutan," ucapnya.

Sekarang Anda bisa mengerti mengapa ada minat yang tumbuh di
. Ketika orang mulai mencari informasi lebih lanjut tentang
, Anda akan berada dalam posisi untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pulangkan Nunun, KPK Surati Polri

Ketika Anda belajar tentang sesuatu yang baru, mudah merasa kewalahan oleh jumlah informasi relevan yang tersedia. Artikel informatif akan membantu Anda berfokus pada titik sentral.

JAKARTA, KOMPAS.com " Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menyurati pihak Kepolisian Negara RI untuk melakukan koordinasi dengan Kepolisian Internasional (Interpol) sebagai upaya memulangkan Nunun Nurbaeti, tersangka dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004, ke Tanah Air.

Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengungkapkan hal itu ketika dihubungi, Senin (30/5/2011). "Kepolisian kita juga tergabung dalam Interpol. Begitu pihak kepolisian sudah menerima surat permintaan itu, maka bisa langsung dilaksanakan dan langsung berkoordinasi dengan anggota kepolisian kita yang berada di Singapura. Kami akan segera kirimkan surat itu," ujar Haryono.

Menurut dia, KPK terus mengupayakan pemulangan Nunun dari luar negeri untuk menjalani proses pemeriksaan kasus suap terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 yang dimenangi oleh Miranda Goeltom.

Sebagian besar informasi ini berasal langsung dari pro
. Hati-hati membaca untuk mengakhiri hampir menjamin bahwa Anda akan tahu apa yang mereka ketahui.

Berdasarkan penelusuran KPK, istri mantan Wakil Kepala Polri Adang Darajatun itu sempat terdeteksi berada di Singapura dan Thailand.

Secara terpisah, juru bicara KPK, Johan Budi, mengungkapkan, dalam waktu dekat KPK akan melayangkan surat pemanggilan Nunun sebagai tersangka melalui pihak keluarga. Di samping melalui keluarga, lanjut Johan, KPK juga melakukan upaya lainnya guna menghadirkan Nunun, termasuk bekerja sama dengan Interpol, penerbitan red notice, kerja sama diplomasi, hingga pencabutan paspor.

"Langkah-langkah itu tidak harus satu-satu, ya, bisa secara simultan (bersamaan) dilakukan," katanya.

Hingga kini, menurut Johan, KPK baru menempuh langkah pencabutan paspor Nunun. Sementara surat pemanggilan Nunun belum dikirimkan.

Begitulah keadaannya sekarang. Perlu diketahui bahwa setiap subjek dapat berubah dari waktu ke waktu, jadi pastikan Anda mengikuti berita terbaru.

Menkopolhukam: Bawa Nazaruddin Pulang

Bayangkan waktu berikutnya Anda bergabung dengan diskusi tentang
. Ketika Anda mulai berbagi fakta
menarik di bawah ini, teman-teman Anda akan benar-benar takjub.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto telah meminta jajarannya untuk segera membawa terduga kasus suap wisma atlet SEA Games 2011, Muhammad Nazaruddin kembali ke Indonesia.

"Saya telah meminta Kapolri, Menlu, KaBIN melalui upaya di institusinya masing-masing, untuk bisa segera menghadirkan Nazarudin di Indonesia," katanya di Jakarta, Minggu (29/5/2011).

Ia mengatakan, Nazaruddin sudah harus dibawa ke Indonesia apabila KPK memanggil yang bersangkutan. "Namun, keselamatan Nazaruddin juga harus dijaga," kata Djoko Suyanto menambahkan.

Lihat berapa banyak Anda dapat belajar tentang
ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel baik diteliti? Jangan lewatkan pada sisa informasi yang besar ini.

Ia mengemukakan, pemerintah harus segera mengantisipasi, paling tidak informasi sudah ditelusuri dan upaya-upaya dilakukan, sehingga apabila KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memerlukan, yang bersangkutan segera bisa dihadirkan.Menurut Djoko, meski KPK belum meminta bantuan, pemerintah berusaha proaktif. Upaya ketiga pimpinan lembaga itu dilakukan sesuai tugas dan fungsinya. Yakni kepolisian yang berusaha melalui jalur kerja sama dengan kepolisian negara-negara terkait, dan BIN dengan lembaga intelijen negara lain.

Sedangkan Kementerian Luar Negeri mengupayakannya melalui jalur diplomasi. Ia mengakui kebenaran Nazaruddin di Singapura, pemulangan paksa tak bisa dilakukan karena Indonesia tidak memiliki kesepakatan ekstradisi dengan Negeri Singa itu.

Namun ia yakin pendekatan yang bisa berhasil untuk memulangkan Nazaruddin tak cuma melalui jalur ekstradisi. Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, sekaligus anggota Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat itu disebut-sebut terkait kasus dugaan suap proyek Wisma Atlet SEA Games di Palembang.

Nazaruddin juga dilaporkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pernah memberi uang sebesar 120 juta dolar Singapura atau sekitar Rp 840 juta kepada Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar.

Jangan membatasi diri Anda sendiri dengan menolak untuk mempelajari rincian tentang
. Semakin banyak Anda tahu, semakin mudah akan fokus pada apa yang penting.

Demokrat Pelajari SMS Nazaruddin

Jika Anda memiliki minat bahkan melewati di topik
, maka Anda harus melihat pada informasi berikut. Artikel ini mencerahkan menyajikan beberapa berita terbaru tentang masalah
.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat agaknya harus bekerja ekstra keras untuk mencari pengrim pesan singkat (SMS) yang mengatasnamakan mantan bendahara umum partai tersebut, Nazaruddin. Apalagi, pesan itu menyebut nama para petinggi Demokrat, seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, dan Andi Nurpati.

Menurut Juru Bicara Demokrat Andi Nurpati, saat ini Demokrat akan menelusuri dari mana asal pengirim pesan tersebut. Dalam rapat internal Demokrat, Sabtu (28/5/2011) malam juga dibahas mengenai tindak lanjut SMS tersebut."Tidak mungkin ada sesuatu kalau tidak ada yang melakukan. Masak tiba-tiba ada SMS tapi tidak ada yang melakukan. Nah mengenai yang melakukan ini atas inisiatif sendiri atau ada yang menyuruh, ini yang akan kami dipelajari," papar Nurpati di Gedung DPP Demokrat.

Jika fakta
Anda out-of-date, bagaimana yang mempengaruhi tindakan dan keputusan? Pastikan Anda tidak membiarkan slip
informasi penting oleh Anda.

Nurpati menyatakan, Demokrat belum mencurigai seseorang atau sekelompok orang yang mengirimkan pesan itu. Namun, masalah ini juga akan dibahas dalam pertemuan dengan Presiden Yudhoyono di Cikeas, Sabtu malam. Selain itu akan dilaporkan ke Dewan Pembina Partai Demokrat.

Menurut Nurpati, Demokrat menganggap itu hanya sebagai serangan dari pihak luar kepada partai."Kita belum bisa menyatakan kelompok tertentu atau seseorang. Kita juga tidak akan sampai melakukan tindakan hukum tetapi tentu kita masing-masing mencermati itu," katanya.

Pesan singkat atas nama Nazaruddin yang beredar di kalangan menggunakan nomor telepon dengan kode wilayah Singapura, yaitu +6584393xxx. Orang yang mengaku Muhammad Nazaruddin tersebut menyatakan akan membalas dendam dari Singapura, karena merasa dikorbankan oleh Partai Demokrat.

Ada banyak mengerti tentang
. Kami dapat menyediakan Anda dengan beberapa fakta di atas, tetapi masih ada banyak lagi untuk menulis tentang dalam artikel berikutnya.

Gangguan Tekanan Darah, Malinda Dirawat

Dalam dunia sekarang ini, tampaknya hampir semua topik terbuka untuk diperdebatkan. Sementara aku sedang mengumpulkan fakta untuk artikel ini, saya cukup terkejut menemukan beberapa masalah yang saya pikir diselesaikan sebenarnya masih dibicarakan secara terbuka.

JAKARTA, KOMPAS.com " Malinda Dee, tersangka penggelapan dan pencucian uang, dirawat di Rumah Sakit Polri Soekanto di Kramat Jati, Jakarta Timur. Mantan Relationship Manager Citibank itu dirawat sejak Kamis (26/5/2011) sore.

"Masalah tensi, perlu dirawat," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (28/5/2011).

Apakah semuanya masuk akal sejauh ini? Jika tidak, aku yakin bahwa hanya dengan membaca sedikit lebih, semua fakta akan jatuh ke tempatnya.

Malinda pernah sakit setelah ditahan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri. Sakitnya itu mengakibatkan batalnya rekonstruksi di Kantor Citibank di Jakarta Selatan.

Boy menambahkan, berkas perkara Malinda telah kembali dilimpahkan ke kejaksaan setelah dilengkapi. "Tinggal tunggu P21 (dinyatakan lengkap)," ucapnya.

Malinda diduga menggelapkan dana tiga nasabah Citibank sekitar Rp 16 miliar. Selain Malinda, enam orang lain juga ikut dijerat. Mereka adalah Dwi Herawati, mantan teller Citibank, dan dua orang Head Teller Citibank Landmark Jakarta, yakni Novianty dan Betharia Panjaitan. Ketiganya dijerat Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan atau Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Tersangka lainnya adalah Andhika Gumilang (suami Malinda), VL (adik Malinda) dan IS (suami VL). Mereka diduga menerima dan menikmati aliran dana hasil penggelapan.

Saya berharap bahwa membaca informasi di atas adalah menyenangkan dan pendidikan untuk Anda. Anda proses pembelajaran harus berlangsung - semakin Anda memahami tentang subjek apapun, semakin Anda akan dapat berbagi dengan orang lain.

Pengacara: Nunun Diperlukan Bak Teroris

Jalan terbaik tindakan untuk mengambil kadang-kadang tidak jelas sampai Anda telah terdaftar dan dianggap alternatif Anda. Paragraf berikut ini akan membantu petunjuk Anda ke apa yang para ahli pikir signifikan.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Bagaimana Anda bisa mencanangkan batas belajar lebih banyak? Bagian berikutnya mungkin berisi bahwa salah satu sedikit kebijaksanaan yang mengubah segalanya.

Message:Undefined variable: textsectionid

Filename: views/read_view.php

Line Number: 231

Luangkan waktu untuk mempertimbangkan poin-poin di atas. Apa yang Anda pelajari dapat membantu Anda mengatasi keraguan Anda untuk mengambil tindakan.

Misteri 5 Nama yang Disebut Nazaruddin

Jika Anda memiliki minat bahkan melewati di topik
, maka Anda harus melihat pada informasi berikut. Artikel ini mencerahkan menyajikan beberapa berita terbaru tentang masalah
.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama lima kader Partai Demokrat yang diduga tersangkut kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang masih menjadi misteri. Kelima kader tersebut, kata Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika PD Ruhut Poltak Sitompul, telah dimintai keterangan oleh Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono.Para petinggi partai pemenang pemilu 2009 tersebut memilih bungkam ketika ditanya mengenai identitas kelima kader yang dilaporkan mantan Bendahara Umum Demokrat M Nazaruddin ke SBY.

Nazaruddin, yang diduga terlibat kasus pembangunan wisma atlet, akhirnya dipecat dari posisinya sebagai bendahara umum.

"Itu tak boleh disebut," kata anggota Dewan Kehormatan Demokrat Jero Wacik kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (26/5/2011).

Sepertinya informasi baru ditemukan tentang sesuatu setiap hari. Dan topik
tidak terkecuali. Jauhkan membaca untuk mendapatkan berita lebih segar tentang
.

Berbeda dengan Jero, anggota DK EE Mangindaan pun mengaku tak tahu-menahu mengenai kelima kader yang diduga tersangkut kasus tersebut. "Tidak tahu. Tidak ada disebut-sebut. Nama-nama tidak disebut," kata Mangindaan.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pembina Demokrat Andi Mallarangeng malah menghindar ketika ditanya mengenai kelima nama kader tersebut.

"Pokoknya kemarin rangkaian pertemuan internal," kata Andi singkat.

Pascadicopot dari posisinya sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin mengancam akan membuka siapa saja kader yang menurutnya juga melakukan pelanggaran etika. Akan tetapi, hingga hari ini, ia tak kunjung buka suara. Jumpa pers yang dikatakan Nazaruddin akan dilakukan pada Selasa lalu, hingga hari ini urung dilaksanakan.

Bila kata mendapat sekitar tentang perintah Anda fakta
, orang lain yang perlu tahu tentang
akan mulai aktif mencari Anda.

Ini Susunan Pansel KPK

Ketika Anda belajar tentang sesuatu yang baru, mudah merasa kewalahan oleh jumlah informasi relevan yang tersedia. Artikel informatif akan membantu Anda berfokus pada titik sentral.

JAKARTA, KOMPAS.com " Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pansel ini memiliki beberapa tugas, di antaranya menyeleksi dan menentukan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.Seperti pansel KPK sebelumnya, tim kali ini diketuai oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar.

Berikut ini adalah susunan anggota Tim Pansel KPK:

Anda dapat melihat bahwa ada nilai praktis dalam mempelajari lebih banyak tentang
. Dapatkah Anda memikirkan cara-cara untuk menerapkan apa yang telah dibahas sejauh ini?

Ketua: Patrialis AkbarWakil Ketua: Irjen Pol (Purn) Drs MH Ritonga dan Dr H Soeharto, SH, MHSekretaris merangkap Anggota: Dr H Ahmad Ubbe, SH, MH, APU

Anggota: 1. Prof Rhenald Kasali, PhD2. Prof Dr Ichlasul Amal, MA3. Prof Dr Tb Ronny R Nitibaskara4. Prof Dr Saldi Isra, SH5. Erry Riyana Hardjapamekas6. Akhiar Salmi, SH, MH7. Amir Hasan Ketaren, SH8. Dr Imam Prasodjo, MA9. Deliana Sajuti Ismudjoko, SH

Masa tugas pimpinan KPK periode 2007-2011 akan berakhir pada Desember 2011. Pembentukan pansel ini sesuai dengan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintah diamanatkan untuk membentuk Pansel Calon Pimpinan KPK. Selain menyeleksi, Pansel KPK juga memiliki tugas mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran calon pimpinan KPK, mengumumkan kepada masyarakat calon pimpinan KPK untuk mendapatkan tanggapan, dan menyampaikan nama calon pimpinan KPK kepada Presiden.

Nah, itu tidak sulit sama sekali, bukan? Dan kau telah menerima banyak pengetahuan, hanya dari mengambil beberapa waktu untuk penelitian kata seorang pakar di
.

Prestasi Berantas Terorisme Kurang Dihargai

Artikel menarik alamat beberapa isu kunci tentang
. Pembacaan yang cermat bahan ini bisa membuat perbedaan besar dalam bagaimana Anda berpikir tentang
.

JAKARTA, KOMPAS.com " Mantan Kepala Kepolisian RI Jenderal (Purn) Awaloedin Djamin menilai masyarakat di Indonesia kurang menghargai prestasi Polri dalam menangani berbagai kasus terorisme. Menurut dia, publik lebih banyak menyoroti berbagai kekurangan Polri. Awaloedin memberikan contoh penanganan kasus terorisme dahulu, seperti bom Bali I dan II, serta bom Hotel JW Marriott, hingga kasus terakhir, yakni teror bom Serpong, Cirebon, dan paket bom buku.

Informasi tentang
disajikan di sini akan melakukan salah satu dari dua hal: baik itu akan memperkuat apa yang anda ketahui tentang
atau akan mengajari Anda sesuatu yang baru. Keduanya hasil yang baik.

"Itu prestasi luar biasa, ukuran dunia. Tapi kita maaf-maaf, media massa kurang menghargai," kata Awaloedin sebelum peluncuran buku karyanya berjudul Sistem Administrasi Kepolisian di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (24/5/2011).

Awaloedin membandingkan dengan prestasi Amerika Serikat yang baru bisa menewaskan pimpinan kelompok teroris Al Qaeda, Osama Bin Laden, di Pakistan setelah perburuan selama 10 tahun.

Menurut dia, kurangnya perhatian publik lantaran banyaknya masalah di negara ini sehingga perhatian terpecah. "Polri memang banyak kekurangannya. Yang diekspos kekurangannya. Prestasinya yang kadang ukuran dunia kurang diekspos, kurang dihargai," pungkas dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian itu.

Sekarang mungkin saat yang tepat untuk menuliskan poin-poin utama tercakup di atas. Tindakan meletakkannya di atas kertas akan membantu Anda mengingat apa yang penting tentang
.

Nazaruddin Tetap Menjadi Anggota DPR

Artikel berikut berisi informasi terkait yang mungkin menyebabkan Anda untuk mempertimbangkan kembali apa yang Anda pikir Anda mengerti. Yang paling penting adalah untuk belajar dengan pikiran terbuka dan bersedia untuk merevisi pemahaman Anda jika perlu.

JAKARTA, KOMPAS.com " Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, walaupun telah diberhentikan sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin tetap bertugas sebagai anggota DPR Komisi VII.

Pasalnya, menurut Amir, keputusan pemberhentian berdasarkan pertimbangan etika partai tidak sebagai anggota DPR. "Kami menilai, pelanggaran tersebut hanya pelanggaran kode etik dan status Saudara Nazaruddin masih tetap sebagai anggota DPR," ujar Amir saat melakukan konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (23/5/2011).

Sepertinya informasi baru ditemukan tentang sesuatu setiap hari. Dan topik
tidak terkecuali. Jauhkan membaca untuk mendapatkan berita lebih segar tentang
.

Namun, Amir enggan mengungkapkan pelanggaran kode etik yang telah dilakukan Nazaruddin. Ia hanya mengatakan, pemberhentian Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat diyakini akan menyelamatkan citra partainya.

"Dia melanggar Pasal 15 ADRT Partai Demokrat. Tapi kami tidak bisa secara detail menyampaikan kepada publik untuk menyampaikan hal-hal menyangkut pelanggaran etika karena itu adalah urusan internal partai kami," ujarnya.

Hal senada dikatakan Ketua Bidang Informasi DPP Partai Demokrat Andi Nurpati. Menurut Andi, keputusan pencopotan keanggotaan DPR Nazaruddin sepenuhnya merupakan kewenangan Badan Kehormatan DPR.

"Kalau untuk urusan keanggotaan di DPR, itu Badan Kehormatan DPR yang memutuskan, jadi kita serahkan kepada mereka. Kalau ini kan kewenangan partai, kan hanya di DPP, jadi hanya memberhentikan jabatan partai saja," ujar Andi.

Jangan membatasi diri Anda sendiri dengan menolak untuk mempelajari rincian tentang
. Semakin banyak Anda tahu, semakin mudah akan fokus pada apa yang penting.

Proses Tender Gedung Baru DPR Dibatalkan

Dalam dunia sekarang ini, tampaknya hampir semua topik terbuka untuk diperdebatkan. Sementara aku sedang mengumpulkan fakta untuk artikel ini, saya cukup terkejut menemukan beberapa masalah yang saya pikir diselesaikan sebenarnya masih dibicarakan secara terbuka.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Sepertinya informasi baru ditemukan tentang sesuatu setiap hari. Dan topik
tidak terkecuali. Jauhkan membaca untuk mendapatkan berita lebih segar tentang
.

Message:Undefined variable: textsectionid

Filename: views/read_view.php

Line Number: 231

Nah, itu tidak sulit sama sekali, bukan? Dan kau telah menerima banyak pengetahuan, hanya dari mengambil beberapa waktu untuk penelitian kata seorang pakar di
.

Lahan Kritis Jadi Prioritas Perkebunan

Ketika kebanyakan orang berpikir tentang
, apa yang terlintas dalam pikiran adalah biasanya informasi dasar yang tidak terlalu menarik atau bermanfaat. Tapi ada lebih banyak untuk
dari sekadar dasar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, yang juga Satuan Tugas Ketua Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ Kuntoro Mangkusubroto menyatakan, lahan kritis akan dimanfaatkan terlebih dulu daripada memanfaatkan lahan hutan primer atau lainnya untuk perkebunan.

"Kita harus bergerak maju dari sistem penggunaan hutan di mana hutan primer dikonversi menjadi perkebunan padahal masih terdapat jutaan hektar lahan kritis yang dapat dipergunakan. Dengan memanfaatkan lahan kritis, maka hutan akan terlindungi. Sementara kegiatan ekonomi dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan," tandas Kuntoro dalam siaran pers yang dikirim ke Kompas, akhir pekan ini.

Indonesia memiliki lebih dari 30 juta hektar lahan kritis. Dengan demikian kebutuhan lahan untuk pengembangan industri pertanian, kelapa sawit dan kehutanan akan dapat dicukupi walaupun menggunakan angka perkiraan yang paling optimis sekali pun, tambah Kuntoro.

Saat wawancara dengan Kompas, beberapa waktu lalu, Kuntoro pernah mempertanyakan jika memang ada 30 juta hektar lahan kritis, lokasi lahan kritis itu harus segera ditunjukan dan ditetapkan di mana keberadaannya.

Kurang data

President Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (20/5/2011) lalu, menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 2011 yang menunda penerbitan izin baru untuk hutan alam primer dan lahan gambut selama dua tahun di Indonesia. Inpres ini juga memberikan mandat kepada Satgas REDD+, bersama dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), untuk mengawasi pelaksanaan program REDD+ di Indonesia.

"Mandat ini menegaskan pentingnya proses koordinasi yang lebih baik di antara institusi pemerintah dan pengawasan yang dilakukan guna mengurangi emisi gas penyebab efek rumah kaca Indonesia," jelas Kuntoro.

Bagaimana Anda bisa mencanangkan batas belajar lebih banyak? Bagian berikutnya mungkin berisi bahwa salah satu sedikit kebijaksanaan yang mengubah segalanya.

Ia mengatakan, penundaan yang berlaku selama dua tahun ini akan memberikan kesempatan untuk mengurai masalah-masalah utama yang dihadapi selama ini seperti rencana tata ruang dan kepemilikan lahan. Ia berharap, kesempatan ini untuk proses transisi menuju pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan.  

Kurangnya data dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten mengakibatkan kerancuan dalam pengelolaan lahan seperti tata ruang dan penerbitan serta pengawasan izin. Dengan dikeluarkannya Inpres ini, maka kita memiliki landasan yang baik untuk melaksanakan perbaikan, lanjut Kuntoro.

Indonesia tercatat memiliki hutan alam primer seluas 64 juta hektar dan lahan gambut seluas 31 juta hektar. Dengan berlakunya Inpres No. 10/2011 ini, maka proses penerbitan izin baru untuk konversi dan penggunaan lahan pada hutan alam primer dan lahan gambut akan ditunda selama dua tahun. Jeda waktu ini memberi kesempatan untuk menyempurnakan tata kelola dengan meninjau dan memperbaiki kerangka hukum perizinan penggunaan lahan, mengembangkan sistem basis data yang lebih baik mengenai lahan kritis sebagai bahan penyusunan tata ruang, memperjelas alokasi tataguna lahan, serta memacu industri untuk menggarap lahan kritis, paparnya lagi.

Kuntoro menyatakan, jeda dua tahun ini juga akan mendorong peningkatan produktifitas pertanian, mengurai masalah tumpang tindih izin konsesi lahan dan melindungi kepemilikan masyarakat adat, memperkuat pengawasan terhadap kegiatan penggunaan hutan dan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Juga menekan pembalakan liar dan mengurangi pembukaan lahan dengan pembakaran hutan, tandasnya.

Strategi 7/26

Lebih jauh, Kuntoro mengatakan, untuk program REDD+, pemerintah segera menerapkan strategi 7/26 yang telah dicanangkan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen mulai 2012 dan pengurangan emisi karbon sebanyak 26 persen tahun 2020.    

Penerapan moratorium selama dua tahun ini akan memberikan jeda waktu yang cukup untuk membuat perencanaan yang lebih baik dalam mengembangkan sistem pemanfaatan lahan. Hal ini akan memberikan keuntungan ekonomi seoptimal mungkin dari sumber daya alam yang kita miliki, sekaligus mengurangi emisi gas penyebab efek rumah kaca sesuai dengan komitmen terhadap dunia internasional, demikian Kuntoro.

Ia menambahkan, lebih dari 70 persen emisi gas rumah kaca Indonesia dihasilkan dari hutan dan lahan gambut.

Tentang tugasnya selama ini, Kuntoro mengakui selama delapan bulan terakhir Satgas REDD+ telah melakukan penyempurnaan strategi untuk mengurangi emisi yang berasal dari sektor tersebut. Inpres ini membuka jalan bagi tindakan nyata untuk mengelola hutan dan mengurangi emisi. Agar ini semua berhasil, kita perlu mendapat dukungan dari kalangan pengusaha. "Oleh karena itu tersedianya akses lahan kritis kepada kalangan industri untuk pengembangan di masa datang merupakan salah satu prioritas utama," kata dia. (NMP) 

Pertanggungan ini artikel informasi adalah sebagai lengkap dapat hari ini. Tapi kau selalu harus meninggalkan terbuka kemungkinan bahwa penelitian di masa depan dapat mengungkap fakta-fakta baru.

Ray: Langkah Mahfud Terlambat

Artikel ini menjelaskan beberapa hal tentang
, dan jika Anda tertarik, maka ini patut dibaca, karena Anda tidak pernah tahu apa yang Anda tidak tahu.

JAKARTA, KOMPAS.com " Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menyatakan setuju dengan langkah Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang melaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai M Nazaruddin yang dikabarkan pernah memberikan uang 120.000 dollar Singapura kepada Sekjen MK Janedri M Gaffar. Belum diketahui motif pemberian uang tersebut.

Semakin banyak informasi otentik tentang
Anda tahu, semakin banyak orang mungkin adalah untuk mempertimbangkan Anda ahli
. Baca terus untuk fakta
bahkan lebih yang Anda dapat berbagi.

"Saya memang menyesalkan terlambat ini dilaporkan karena ini sudah terjadi sejak tahun 2010. Tetapi tetap ini merupakan langkah yang tepat dengan melaporkannya. Mungkin Mahfud menunggu momentum yang tepat pada saat Nazaruddin sedang menjadi sorotan," ujar Ray Rangkuti di Kompleks Perdatam, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (22/5/2011).

Ia menuturkan, salah jika ada yang menuding Mahfud melakukan hal tersebut untuk sekadar cari muka. Menurut Ray, status Mahfud sebagai Ketua MK secara hukum lebih tinggi daripada Presiden Yudhoyono. Oleh karena itu, Mahfud tidak pantas disebut mencari muka."Kalau di prosedur hukum, secara struktur dia (Mahfud) di atas Presiden. Kalau ada apa-apa terjadi dengan negara, Pak Mahfud bisa saja memutuskan SBY turun dari jabatannya. Jadi, kalau mau dibilang cari muka, harusnya SBY yang cari muka ke Mahfud, bukan disebut sebaliknya," tutur Ray.

Ia mengimbau Mahfud agarmelaporkan kasus Nazaruddin ini ke Badan Kehormatan DPR. Hal ini agar kasus tersebut tidak hanya menjadi polemik di tengah jalan. "Saya khawatirkan ini jadi polemik di jalanan saja. Sebaiknya tetap lakukan proses. Dananya enggak macam-macam, termasuk banyak uang yang diberikan Nazaruddin itu," katanya.

Semoga bagian di atas telah berkontribusi untuk pemahaman Anda tentang
. Berbagi pemahaman baru Anda tentang
dengan orang lain. Mereka akan berterima kasih untuk itu.

Nazaruddin: Mahfud MD Pembohong Besar!

Artikel berikut berisi informasi terkait yang mungkin menyebabkan Anda untuk mempertimbangkan kembali apa yang Anda pikir Anda mengerti. Yang paling penting adalah untuk belajar dengan pikiran terbuka dan bersedia untuk merevisi pemahaman Anda jika perlu.

JAKARTA, KOMPAS.com " Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin tidak terima semua tudingan yang diungkap oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Nazaruddin mengaku akan mengambil langkah hukum. Namun, rencana ini masih ia pertimbangkan secara matang.

"Itu fitnah semua. Pak Mahfud telah fitnah saya. Pak Mahfud pembohong besar. Ya, saya pertimbangkan, kemungkinan mengambil langkah hukum," kata Nazaruddin kepada Tribunnews.com di Jakarta, Sabtu (21/5/2011).

Ia menegaskan, dirinya hingga kini sama sekali tidak pernah berbincang secara langsung dengan Mahfud MD. Nomor telepon milik Mahfud MD saja Nararuddin mengaku tak punya.

"Jadi, urusan apa saya memberi uang kepada Setjen MK sebanyak itu? Kasus apa sampai saya harus beri uang sebanyak itu," ujarnya seraya mempertanyakan motif Mahfud MD membeberkan masalah pemberian cuma-cuma dana senilai Rp 120 dollar Singapura.

Jika Anda menemukan diri Anda bingung dengan apa yang Anda sudah membaca hingga saat ini, jangan putus asa. Semuanya harus jelas pada saat Anda selesai.

"Siapa yang kasih? Dan apa urusannya saya di MK. Dan urusan apa saya kasih ke (setjen) MK?" tanya Nazaruddin. "Pak Mahfud lebih tahu hukum. Jadi, tolong tanyakan apa maksudnya ia berbicara fitnah seperti itu."

Nazaruddin menambahkan, justru Setjen MK yang kerap berhubungan dengannya dalam kapasitasnya sebagai anggota panggar Komisi III DPR.

"Setjen MK sering datang ke kami. Sering menjelaskan rinci baik pengadaan barangnya dan keperluan di MK. Semua anggaran MK itu yang mengelola Setjen. Jadi, apa yang sudah diungkapkan itu adalah fitnah," urainya.

Seperti yang diberitakan, Jumat (20/5/2011), Mahfud MD menggelar jumpa pers bersama dengan Presiden SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat (PD). Dalam kesempatan itu diungkap, Nazaruddin pada tahun lalu memberikan uang senilai 120.000 dollar Singapura atau Rp 828 juta kepada Sekjen MK Janedri.

Uang itu, menurut Mahfud, kemudian langsung dikembalikan ke rumah Nazaruddin di Pejaten, Pasar Minggu. Saat dikembalikan, juga disertakan tanda terima. (Rachmat Hidayat)

Nah, itu tidak sulit sama sekali, bukan? Dan kau telah menerima banyak pengetahuan, hanya dari mengambil beberapa waktu untuk penelitian kata seorang pakar di
.

Anggota DPR Yoyoh Yusroh Meninggal Dunia

Artikel menarik alamat beberapa isu kunci tentang
. Pembacaan yang cermat bahan ini bisa membuat perbedaan besar dalam bagaimana Anda berpikir tentang
.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR asal Fraksi PKS Yoyoh Yusroh meninggal dunia, Sabtu (21/5/2011) dinihari, setelah mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di Tol Kanci, dalam perjalanan dari Yogyakarta menuju Jakarta. Wakil Sekjen PKS yang juga Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengungkapkan, Yoyoh kembali ke Jakarta setelah menghadiri wisuda putranya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

"Kendaraan (mobil) itu dikemudikan putranya. Sampai di Tol Kanci, menabrak pembatas jalan. Kemudian sempat dibawa ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Cirebon, Beliau koma dan akhirnya meninggal dunia sekitar pukul 03.30," kata Mahfudz kepada Kompas.com, pagi ini.

Apakah semuanya masuk akal sejauh ini? Jika tidak, aku yakin bahwa hanya dengan membaca sedikit lebih, semua fakta akan jatuh ke tempatnya.

Pagi ini, jenazah Yoyoh, diberangkatkan menuju Jakarta dan akan disemayamkan di masjid Kompleks Perumahan Anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, pada pukul 10.00. Rencananya, jenazah akan dimakamkan di Tangerang, siang nanti.

Mahfudz mengatakan, kepergian Yoyoh menjadi kehilangan terbesar bagi partainya. Selain merupakan politisi senior, wanita yang kerap disapa Ustadzah itu juga dinilai banyak memberikan kontribusi bagi partai dan DPR.

"Beliau itu seorang perintis PKS. Memberikan kontribusi bukan hanya di dalam, tetapi juga di luar negeri," ujar Mahfudz.

Sebelum ditugaskan di Komisi I DPR, Yoyoh, kelahiran 14 November 1962 ini cukup lama mengabdi di Komisi VIII.

Begitulah keadaannya sekarang. Perlu diketahui bahwa setiap subjek dapat berubah dari waktu ke waktu, jadi pastikan Anda mengikuti berita terbaru.

Pemanggilan Hakim Tunggu Komisioner

Ketika Anda belajar tentang sesuatu yang baru, mudah merasa kewalahan oleh jumlah informasi relevan yang tersedia. Artikel informatif akan membantu Anda berfokus pada titik sentral.

JAKARTA, KOMPAS.com " Juru Bicara Komisi Yudisial, Asep Rahmat Fajar, mengatakan, pihaknya belum dapat memanggil hakim dalam persidangan mantan Ketua KPK Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnain. Pasalnya, menurut Asep, pihaknya akan mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi ahli terlebih dahulu.

"Hakimnya belum dapat dipanggil, dan memang belum ada agenda karena masih menunggu hasil rapat dari Komisoner," ujar Asep kepada wartawan di kantornya, Rabu (18/5/2011).Namun, tambah Asep, pihaknya akan terus mendalami dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim perkara Antasari Azhar.

Menurutnya, setelah hasil dari beberapa keterangan saksi ahli tersebut terkumpul, pihaknya akan menentukan siapa saja yang akan dipanggil berikutnya."Hasil-hasil ini akan dirapatkan, lalu baru kita akan beri tahu lagi siapa yang akan dipanggil selanjutnya," jelas Asep.

Informasi tentang
disajikan di sini akan melakukan salah satu dari dua hal: baik itu akan memperkuat apa yang anda ketahui tentang
atau akan mengajari Anda sesuatu yang baru. Keduanya hasil yang baik.

Sebelumnya, hari ini Komisi Yudisial telah memanggil ahli balistik Maruli Simanjuntak. Namun, seusai menjalani pemeriksaan, Maruli tidak menjelaskan secara rinci mengenai keterangannya dalam pemeriksaan yang dipimpin oleh tiga orang Komisioner KY, yakni Suparman Marzuki, Taufiqurrohman Syahuri, dan Jaja Ahmad Jayus.

"Semuanya sesuai dengan apa yang saya sampaikan di pengadilan," ujar Maruli singkat seusai menjalani pemeriksaan.

Selain Maruli, beberapa waktu lalu KY juga telah memanggil beberapa saksi ahli dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam persidangan mantan Ketua KPK Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain. Beberapa saksi ahli tersebut, yakni ahli teknologi informasi (TI) dari Fakultas Elektro Institut Teknologi Bandung, Agung Haryoso, dan ahli forensik Abdul Mun'im Idris.

Dalam keterangan Mun'im, berdasarkan penyelidikan forensik yang dilakukannya, terdapat perbedaan antara hasil penyelidikan forensik dan apa yang diungkapkan jaksa dalam pengadilan Antasari. Perbedaan tersebut salah satunya menyangkut jumlah peluru yang bersarang di tubuh Nasrudin. Menurut Mun'im, dia menemukan dua peluru di tubuh Nasrudin. Namun, dalam pengadilan, jumlah peluru tersebut justru bertambah menjadi tiga.

Penasihat hukum Antasari, Maqdir Ismail, pernah mengungkapkan beberapa kejanggalan dalam kasus tersebut. Ia mengungkapkan, berdasarkan keterangan Mun'im Idris, peluru di kepala korban berdiameter 9 milimeter dan berasal dari senjata yang baik. Namun, berdasarkan keterangan ahli senjata Roy Harianto, bukti yang ditunjukkan adalah jenis Revolver 038 spesial dan kondisi senjata rusak lantaran salah satu silindernya macet. Selain itu, berdasarkan keterangan penjual senjata, Teguh Minarto, senjata ditemukan terapung di dekat asrama Polri di Aceh sesudah tsunami.

Jika Anda telah mengambil beberapa petunjuk tentang
bahwa Anda dapat memasukkan ke dalam tindakan, maka dengan segala cara, melakukannya. Anda tidak akan benar-benar dapat memperoleh manfaat dari pengetahuan baru Anda jika Anda tidak menggunakannya.

Ini 5 Tuntutan Baru Tokoh Agama kepada SBY

Ketika Anda berpikir tentang
, apa pendapatmu pertama? Aspek mana
penting, yang penting, dan mana yang bisa Anda ambil atau meninggalkan? Anda akan hakim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh lintas agama kembali mengajukan lima tuntutan kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhonono guna menyikapi berbagai masalah yang dialami bangsa saat ini. Lima tuntutan tersebut disampaikan dalam pernyataan sikap tokoh lintas agama dalam kponferensi pers 'Refleksi Hari Kebangkitan Nasional Bersama Tokoh-tokoh Lintas Agama: Menuju Kebangkitan Sejati, Mencegah Kebangkrutan Nasional' di Aula Akademi Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis (19/5/2011).

Dalam pernyataan sikap tersebut, mereka menuntut pejabat publik yang memikul tanggungjawab untuk memimpin bangsa, agar tanpa pamrih dan tanpa ragu-ragu untuk menempatkan kebijakan yang mereka ambil dengan sejelas-jelasnya atas dasar empat pilar kebangsaan, yakni UUD 45, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

"Kita juga mengharapkan agar pemerintah menghentikan pembiaran terhadap kekerasan atas nama kelompok-kelompok garis keras yang beringas. Karena kekerasan atas nama agama, dan atas nama apapun tidak boleh dibiarkan berlangsung," kata Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, M Imdadun Rahmat.

Imdadun menambahkan, pemerintah juga harus mengubah arah perekonomian Indonesia agar rakyat kecil dapat merasakan bahwa mereka bisa maju dan hidup layak. Namun, menurutnya, perubahan tersebut harus dikomunikasikan dengan jelas dan jujur, agar tidak mengingkari ekonomi yang diamatkan oleh konstitusi.

Pengetahuan dapat memberikan keuntungan yang nyata. Untuk memastikan Anda mendapat informasi tentang
, terus membaca.

"Menurut kami, dua sektor perekonomian yang harus diperbaiki adalah sektor pertanian dan perindustrian. Karena dua sektor tersebut merupakan salah satu sektor penting untuk menjadi lapangan kerja bagi sebagian rakyat Indonesia," tambahnya.

Selain itu, lanjut Imdadun, pemerintah juga harus berani memberikan prioritas tertinggi pada pengakhiran korupsi dan pembebasan perpolitikan Indonesia dari politik uang. Dalam hal tersebut, ia mengharapkan, agar badan legislatif memberikan dukungan penuh dan menguatkan kekuasaan badan-badan pemberantasan korupsi.

"Terakhir, pemerintah harus menjadi pengawal keadilan untuk seluruh rakyat tanpa diskriminasi apapun, tanpa ketakutan terhadap pengaruh kekuasaan dan bisnis apapun, sesuai dengan prinsip bahwa semua negara sama kedudukannya di hadapan hukum," jelasnya.

Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mukti mengatakan, para tokoh  lintas agama ini bersuara bukan untuk menyerang pemerintahan saat ini. Ia mengungkapkan, tuntutan tersebut merupakan upaya untuk menyelamatkan negara Pancasila keluar dari ancaman kebangkrutan nasional.

"Karena kita semua ini membutuhkan pemimpin yang sungguh-sungguh ingin bangkit dari kelumpuhan kepekaan moral. Kita harapkan saja ini semua bisa di dengar oleh pemerintahan sekarang," pungkasnya.

Beberapa bulan silam, para tokoh lintas agama juga melayangkan kritik keras kepada pemerintahan SBY yang dinilai berbohong dan mengingkari sejumlah janjinya.

Ada banyak mengerti tentang
. Kami dapat menyediakan Anda dengan beberapa fakta di atas, tetapi masih ada banyak lagi untuk menulis tentang dalam artikel berikutnya.