JAKARTA, KOMPAS.com " Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan belum tercapainya targetpenyerapan anggaran pemerintah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011. Hingga akhir September 2011,penyerapan anggaranbaru mencapai54 persen dari pagu APBN Perubahan 2011 yang ditetapkan sebesar Rp 1.169,9triliun. "Masih ada 46 persen lagi anggaran yang belum terserap oleh pemerintah,khususnya bagi kementerian dan lembaga, sementara waktu tinggal empat bulan.Jangan sampai anggaran terserap sia-sia karena persiapan yangterburu-buru!" ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Surahman Hidayat di Jakarta,Jumat (30/9/2011). Benar-benar ide yang baik untuk menyelidiki sedikit lebih dalam subjek
bejubel market place terbaik indonesia . Apa yang Anda pelajari dapat memberikan kepercayaan diri yang Anda butuhkan untuk usaha di daerah baru.
Legislator senior dari PKS ini juga mendesak pemerintah untuk melakukanevaluasi terhadap program kementerian dan lembaga yang telah mendapatkanalokasi anggaran pada APBN-P 2011.Evaluasi mencakup realisasi anggaranuntuk program tertentu, dampak dan manfaatnya, serta proses administrasipelaporan keuangan. "Penting juga bagi pemerintah dan kementerian terkait untuk melakukanevaluasi terhadap administrasi pengajuan anggaran yang terkesan lamban,"ujarya. Surahman menilai, pemerintah harus menjalankan langkah efektif dalammeningkatkan penyerapan anggaran belanja negara sehingga anggaran yangtelah disetujui DPR dapat bermanfaat guna kepentingan bangsa dan negaraserta mampu memperbaiki perekonomian masyarakat secara umum. "Percepatanitu bisa dilakukan, misalnya, dengan mempercepat turunnya daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) atau cara lainnya sehingga anggaran yang sudahada tidak mandek begitu saja di rekening pemerintah,"kata Ketua DewanSyariah Pusat (DSP) DPP PKS ini.
Legislator senior dari PKS ini juga mendesak pemerintah untuk melakukanevaluasi terhadap program kementerian dan lembaga yang telah mendapatkanalokasi anggaran pada APBN-P 2011.Evaluasi mencakup realisasi anggaranuntuk program tertentu, dampak dan manfaatnya, serta proses administrasipelaporan keuangan. "Penting juga bagi pemerintah dan kementerian terkait untuk melakukanevaluasi terhadap administrasi pengajuan anggaran yang terkesan lamban,"ujarya. Surahman menilai, pemerintah harus menjalankan langkah efektif dalammeningkatkan penyerapan anggaran belanja negara sehingga anggaran yangtelah disetujui DPR dapat bermanfaat guna kepentingan bangsa dan negaraserta mampu memperbaiki perekonomian masyarakat secara umum. "Percepatanitu bisa dilakukan, misalnya, dengan mempercepat turunnya daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) atau cara lainnya sehingga anggaran yang sudahada tidak mandek begitu saja di rekening pemerintah,"kata Ketua DewanSyariah Pusat (DSP) DPP PKS ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar