JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya seperti yang diamanatkan dalam undang-undang selama menunggu penyelesaian yang akan dilakukan pimpinan DPR. Salah satu tugasnya yakni membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 bersama pemerintah. Sepertinya informasi baru ditemukan tentang sesuatu setiap hari. Dan topik
bejubel market place terbaik indonesia tidak terkecuali. Jauhkan membaca untuk mendapatkan berita lebih segar tentang
bejubel market place terbaik indonesia .
"Kalau RAPBN tidak dibahas yang rugi rakyat, pembangunan akan tidak jalan," kata Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR di Komplek DPR, Jumat (23/9/2011). Priyo ditanya aksi mogok kerja seluruh pimpinan Banggar setelah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Priyo mengatakan, pimpinan DPR akan melakukan rapat internal untuk membahas surat yang diserahkan pimpinan Banggar. Dalam surat itu, pimpinan Banggar sepakat menyerahkan mandat yang diberikan kepada pimpinan DPR. Sikap pimpinan Banggar itu diambil setelah tidak terima KPK menyelidiki kebijakan yang diambil dalam pembahasan anggaran di Banggar. Mereka diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selanjutnya, menurut Priyo, pimpinan DPR akan mengundang Kepala Polri, Jaksa Agung, dan Ketua KPK untuk membahas hal itu. Dia yakni masalah ini akan selesai. "Saya percaya pasti ada jalan keluar," pungkas dia.
"Kalau RAPBN tidak dibahas yang rugi rakyat, pembangunan akan tidak jalan," kata Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR di Komplek DPR, Jumat (23/9/2011). Priyo ditanya aksi mogok kerja seluruh pimpinan Banggar setelah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Priyo mengatakan, pimpinan DPR akan melakukan rapat internal untuk membahas surat yang diserahkan pimpinan Banggar. Dalam surat itu, pimpinan Banggar sepakat menyerahkan mandat yang diberikan kepada pimpinan DPR. Sikap pimpinan Banggar itu diambil setelah tidak terima KPK menyelidiki kebijakan yang diambil dalam pembahasan anggaran di Banggar. Mereka diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selanjutnya, menurut Priyo, pimpinan DPR akan mengundang Kepala Polri, Jaksa Agung, dan Ketua KPK untuk membahas hal itu. Dia yakni masalah ini akan selesai. "Saya percaya pasti ada jalan keluar," pungkas dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar