JAKARTA, KOMPAS.com " Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya berinisiatif membangun penjara khusus bagi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) daripada menitipkan tahanannya di kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Tahanan KPK yang dititipkan di tiga lembaga itu sering menimbulkan masalah. Contohnya, tahanan titipan KPK Gayus Tambunan dan M Nazaruddin. Selain pernah berkeliaran ke luar penjara meskipun berstatus sebagai tahanan, juga ditemukan sarana komunikasi seperti Blackberry. Anda dapat melihat bahwa ada nilai praktis dalam mempelajari lebih banyak tentang
. Dapatkah Anda memikirkan cara-cara untuk menerapkan apa yang telah dibahas sejauh ini?
Hal itu disampaikan Ketua Masyarakat Profesional Madani Ismed Hasan Putro di Jakarta, Selasa (20/9/2011) sore ini. "Lebih baik berinisiatif memenuhi kebutuhan anggaran KPK untuk pembangunan penjara khusus bagi koruptor agar para koruptor yang ditangkap KPK tidak lagi dititipkan di Markas Komando Brimob Kelapa Dua di Depok, Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Rumah Tahanan Salemba, atau Ruang Tahanan Polda Metro Jaya," tambah Ismed. Ismed melanjutkan, "Presiden Yudhoyono pun jangan mengikuti arah opini publik. Karena publik mendesak remisi bagi koruptor dicabut, Presiden Yudhoyono langsung bikin pernyataan akan mencabut remisi. Kurang greget kalau Presiden hanya mengikuti arus pusaran opini publik yang gemas dengan keistimewaan terhadap koruptor di penjara."
Hal itu disampaikan Ketua Masyarakat Profesional Madani Ismed Hasan Putro di Jakarta, Selasa (20/9/2011) sore ini. "Lebih baik berinisiatif memenuhi kebutuhan anggaran KPK untuk pembangunan penjara khusus bagi koruptor agar para koruptor yang ditangkap KPK tidak lagi dititipkan di Markas Komando Brimob Kelapa Dua di Depok, Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Rumah Tahanan Salemba, atau Ruang Tahanan Polda Metro Jaya," tambah Ismed. Ismed melanjutkan, "Presiden Yudhoyono pun jangan mengikuti arah opini publik. Karena publik mendesak remisi bagi koruptor dicabut, Presiden Yudhoyono langsung bikin pernyataan akan mencabut remisi. Kurang greget kalau Presiden hanya mengikuti arus pusaran opini publik yang gemas dengan keistimewaan terhadap koruptor di penjara."
Tidak ada komentar:
Posting Komentar