JAKARTA, KOMPAS.com " Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Pansus Transmigrasi oleh Komisi IX di parlemen menyusul mencuatnya kasus suap dua pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai Rp 500 miliar. Dukungan diungkapkan Pramono saat menghadiri acara halalbihalal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (11/9/2011). "Memang dalam persoalan-persoalan yang menyangkut adanya dugaan tindak pidana korupsi tentunya merupakan bidang tugas utama teman-teman di komisi. Tentunya, pansus ini menjadi bagian alternatif untuk bagaimana mengetahui tindak lanjut dari inti persoalan ini (suap Kemnakertrans) yang sebenarnya," kata Pramono yang hari ini datang memakai kemeja batik berwarna merah. Sejujurnya, satu-satunya perbedaan antara Anda dan para ahli
adalah waktu. Jika Anda akan menginvestasikan waktu sedikit lebih dalam membaca, Anda akan yang lebih dekat ke status ahli ketika datang ke
.
Menurut politisi PDI-P itu, rencana pembentukan pansus dari komisi itu hingga saat ini memang belum disampaikan kepada pimpinan DPR. Namun, ia menyatakan, pimpinan akan merespons lebih cepat jika rencana Komisi IX tersebut diajukan. "Secara resmi, ini belum disampaikan kepada pimpinan. Akan tetapi, ini kan mekanisme yang bisa dan cepat. Kalau kemudian hari Senin komisi sudah menyampaikan kepada pimpinan, tentunya pimpinan akan menindaklanjuti keinginan membuat pansus tersebut. Ãpalagi, ini telah mendapat perhatian publik yamg cukup luas," tuturnya. Seperti yang diketahui, rencana ini berawal setelah bulan Ramadhan lalu Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap dua pejabat Kemnakertrans Kabag Program Evaluasi Ditjen Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Dadong Irbarelawan (DI) dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemnakertrans I Nyoman Suwisna. Keduanya diduga terlibat kasus suap dana transmigrasi sebesar Rp 500 miliar untuk 19 kabupaten. Selain itu, pansus juga dikaitkan dengan banyaknya laporan yang masuk ke Panja Transmigrasi Komisi IX dari sejumlah daerah, seperti dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.
Menurut politisi PDI-P itu, rencana pembentukan pansus dari komisi itu hingga saat ini memang belum disampaikan kepada pimpinan DPR. Namun, ia menyatakan, pimpinan akan merespons lebih cepat jika rencana Komisi IX tersebut diajukan. "Secara resmi, ini belum disampaikan kepada pimpinan. Akan tetapi, ini kan mekanisme yang bisa dan cepat. Kalau kemudian hari Senin komisi sudah menyampaikan kepada pimpinan, tentunya pimpinan akan menindaklanjuti keinginan membuat pansus tersebut. Ãpalagi, ini telah mendapat perhatian publik yamg cukup luas," tuturnya. Seperti yang diketahui, rencana ini berawal setelah bulan Ramadhan lalu Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap dua pejabat Kemnakertrans Kabag Program Evaluasi Ditjen Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Dadong Irbarelawan (DI) dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemnakertrans I Nyoman Suwisna. Keduanya diduga terlibat kasus suap dana transmigrasi sebesar Rp 500 miliar untuk 19 kabupaten. Selain itu, pansus juga dikaitkan dengan banyaknya laporan yang masuk ke Panja Transmigrasi Komisi IX dari sejumlah daerah, seperti dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar