JAKARTA, Kompas.com - Politisi Gerakan Indonesia Raya, Martin Hutabarat, meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, tak reaktif menyikapi namanya dikaitkan karena dua anak buahnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menerima suap. "Imin (Muhaimin) terkenal jarang bicara dan sekarang sangat reaktif, saya pikir jangan terlalu reaktif, wajar-wajar saja. Soalnya korupsi ini bukan hanya di departemenya saja," ujar Martin kepada wartawan di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2011). Menurut Martin, kasus suap di Kemennakertrans juga terjadi di departemen lain. Makanya, pengusutan kasus korupsi harus dilakukan ke semua instansi lain. "Ini bersumber dari kita tidak mampu membenahi pengelolaan anggaran dengan benar," imbuhnya. Sejujurnya, satu-satunya perbedaan antara Anda dan para ahli
adalah waktu. Jika Anda akan menginvestasikan waktu sedikit lebih dalam membaca, Anda akan yang lebih dekat ke status ahli ketika datang ke
.
Sebelumnya, Staf Khusus Mennakertrans Dita Indah Sari berpendapat siapapun bisa mengatasnamakan Muhaimin untuk kepentingan pribadinya terkait proyek yang diincar. "Jangankan menteri, Presiden (SBY) dan KPK saja bisa dan pernah kok diatasnamakan oleh sejumlah pihak untuk kepentingannya. Ini bukan cara-cara baru, kerap terjadi sebelumnya," kata Dita kepada Tribunnews.com pekan lalu. Sebelumnya dalam kasus suap proyek di Kemenakertrans, Muhaimin disebut-sebut ikut terlibat dalam proyek itu dan bahkan mendapat fee 10 persen atau Rp 1,5 miliar dari proyek. Tetapi dijelaskan bahwa Menakertrans tidak pernah berhubungan, bertemu, dan berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan pihak Perusahaan terkait, atau yang mewakilinya. "Cak Imin (Muhaimin) juga tidak pernah mengirim dan mengutus orang, baik dari jajaran birokrasi maupun para staf khususnya, untuk membahas persoalan yang dituduhkan," ujar Dita.
Sebelumnya, Staf Khusus Mennakertrans Dita Indah Sari berpendapat siapapun bisa mengatasnamakan Muhaimin untuk kepentingan pribadinya terkait proyek yang diincar. "Jangankan menteri, Presiden (SBY) dan KPK saja bisa dan pernah kok diatasnamakan oleh sejumlah pihak untuk kepentingannya. Ini bukan cara-cara baru, kerap terjadi sebelumnya," kata Dita kepada Tribunnews.com pekan lalu. Sebelumnya dalam kasus suap proyek di Kemenakertrans, Muhaimin disebut-sebut ikut terlibat dalam proyek itu dan bahkan mendapat fee 10 persen atau Rp 1,5 miliar dari proyek. Tetapi dijelaskan bahwa Menakertrans tidak pernah berhubungan, bertemu, dan berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan pihak Perusahaan terkait, atau yang mewakilinya. "Cak Imin (Muhaimin) juga tidak pernah mengirim dan mengutus orang, baik dari jajaran birokrasi maupun para staf khususnya, untuk membahas persoalan yang dituduhkan," ujar Dita.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar