JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Hak Asasi Manusia yang juga Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mendesak agar Pemerintah segera mengusut pelaku-pelaku kekerasan baik terhadap warga sipil, polisi, maupun TNI di Papua. Menurutnya, tingkat keamanan di Papua saat ini sudah semakin mencekam dan darurat. "Harus diungkap dari sekarang, sebelum pelakunya sulit dideteksi. Kemarin kita baru dapat laporan terbaru, di sana (Papua) situasinya semakin mencekam dan darurat. Warga semakin khawatir dengan semua kejadian penembakan selama dua bulan terakhir, Juli dan Agustus," ujar Usman saat dihubungi Kompas.com, di Jakarta, Rabu (24/8/2011). Usman diminta pendapatnya, tentang kasus pembunuhan anggota TNI, Kapten Inf Tasman bin Noer, yang tewas dengan kondisi mengenaskan, yakni leher belakang ditebas dengan parang oleh dua orang tak dikenal di Papua, Selasa (23/8/2011) kemarin. Jenazah Tasman kini sudah dibawa ke Jakarta untuk dikebumikan. Saya percaya bahwa apa yang Anda telah membaca sejauh ini informatif. Bagian berikut ini harus pergi jauh ke arah membersihkan setiap ketidakpastian yang mungkin tetap.
Menurut Usman, dari berbagai aksi kekerasan tersebut, sulit menduga siapa pelakunya saat ini. Ia mengatakan, kalangan agamawan, tokoh masyarakat pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat, kini merasa situasi di Papua sudah semakin memburuk. Mereka, kata Usman, merasa kelompok-kelompok bersenjata di Papua seperti sudah ada dimana-mana. "Inilah yang kita harapkan, agar Pemerintah, khususnya Presiden dapat segera menjawab tuntutan dialog di Papua, karena kondisinya sudah sangat darurat. Mereka bisa tanggapi hal itu dengan mengatakan pemerintah meminta TNI dan Polri cegah kekerasan," kata Usman. Oleh karena itu, ia meminta agar Presiden dapat segera menandatangani Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) sebagai keseriusan dari pemerintah membenahi sistem di Papua. Dalam pengusutan kekerasan, termasuk kasus pembunuhan Kapten Inf. Tasman, menurut Usman, pemerintah harus melibatkan Komnas HAM, dan LPSK. Selain itu,pemerintah juga dapat menindaklanjuti hasil konferensi Damai Papua pada 5-7 Juli lalu, yang dihadiri Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto. Menurut Usman, langkah itu lebih konstruktif untuk dijalankan dalam situasi darurat di Papua. "Panggil juga Kepala BIN dan Kepala BAIS untuk jelaskan kondisi terakhir di sana. Ini harus segera dilakukan karena propaganda yang beredar di Papua semakin hari kian tidak konstruktif, bisa memicu kontak senjata antara kelompok OPM dengan tentara," katanya.
Menurut Usman, dari berbagai aksi kekerasan tersebut, sulit menduga siapa pelakunya saat ini. Ia mengatakan, kalangan agamawan, tokoh masyarakat pemuda, Lembaga Swadaya Masyarakat, kini merasa situasi di Papua sudah semakin memburuk. Mereka, kata Usman, merasa kelompok-kelompok bersenjata di Papua seperti sudah ada dimana-mana. "Inilah yang kita harapkan, agar Pemerintah, khususnya Presiden dapat segera menjawab tuntutan dialog di Papua, karena kondisinya sudah sangat darurat. Mereka bisa tanggapi hal itu dengan mengatakan pemerintah meminta TNI dan Polri cegah kekerasan," kata Usman. Oleh karena itu, ia meminta agar Presiden dapat segera menandatangani Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) sebagai keseriusan dari pemerintah membenahi sistem di Papua. Dalam pengusutan kekerasan, termasuk kasus pembunuhan Kapten Inf. Tasman, menurut Usman, pemerintah harus melibatkan Komnas HAM, dan LPSK. Selain itu,pemerintah juga dapat menindaklanjuti hasil konferensi Damai Papua pada 5-7 Juli lalu, yang dihadiri Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto. Menurut Usman, langkah itu lebih konstruktif untuk dijalankan dalam situasi darurat di Papua. "Panggil juga Kepala BIN dan Kepala BAIS untuk jelaskan kondisi terakhir di sana. Ini harus segera dilakukan karena propaganda yang beredar di Papua semakin hari kian tidak konstruktif, bisa memicu kontak senjata antara kelompok OPM dengan tentara," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar