JAKARTA, KOMPAS.com " Komisi Pemberantasan Korupsi periode mendatang dihadapkan pada sejumlah kasus yang membutuhkan terobosan besar para pemimpinnya, seperti skandal Bank Century, rekening gendut petinggi polisi, hingga tunggakan kasusBantuan Likuiditas Bank Indonesia.
Dengan kondisi itu para calon pimpinan diharapkan punya terobosan dalam memimpin KPK pada periode mendatang. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Idham Arsyad menilai, salah satu dari 10 calon pimpinan KPK yang mengikuti wawancara terakhir dengan panitia seleksi, yakni Aryanto Sutadi, dinilai sulit memenuhi kriteria tersebut. Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
, maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai Aryanto selama menjadi Deputi V Badan Pertanahan Nasional yang menangani pengkajian dan penanganan sengketa tak memiliki terobosan berarti. Kepada Kompas di Jakarta, Rabu (17/8/2011) malam, Idham mengatakan bahwa jumlah sengketa tanah makin tahun malah semakin banyak. "Waktu di Badan Pertanahan Nasional (BPN), tidak ada terobosan dalam penyelesaian kasus tanah. Kalau ada kasus rakyat, selalu diarahkan ke win-win solution tanpa melihat akar masalahnya," kata Idham. Dalam sesi wawancara dengan Pansel Pimpinan KPK, Aryanto mengaku tak tahu ada isu pemberian uang ke BPN terkait proyek kompleks olahraga Hambalang karena saat itu dia belum menjadi Deputi V BPN. Aryanto juga mengaku memilikisembilan rekening atas namanya.
Dengan kondisi itu para calon pimpinan diharapkan punya terobosan dalam memimpin KPK pada periode mendatang. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Idham Arsyad menilai, salah satu dari 10 calon pimpinan KPK yang mengikuti wawancara terakhir dengan panitia seleksi, yakni Aryanto Sutadi, dinilai sulit memenuhi kriteria tersebut. Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai Aryanto selama menjadi Deputi V Badan Pertanahan Nasional yang menangani pengkajian dan penanganan sengketa tak memiliki terobosan berarti. Kepada Kompas di Jakarta, Rabu (17/8/2011) malam, Idham mengatakan bahwa jumlah sengketa tanah makin tahun malah semakin banyak. "Waktu di Badan Pertanahan Nasional (BPN), tidak ada terobosan dalam penyelesaian kasus tanah. Kalau ada kasus rakyat, selalu diarahkan ke win-win solution tanpa melihat akar masalahnya," kata Idham. Dalam sesi wawancara dengan Pansel Pimpinan KPK, Aryanto mengaku tak tahu ada isu pemberian uang ke BPN terkait proyek kompleks olahraga Hambalang karena saat itu dia belum menjadi Deputi V BPN. Aryanto juga mengaku memilikisembilan rekening atas namanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar