JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Slamet Riyanto, membantah tuduhan pemborosan dana haji mencapai Rp 2,6 triliun. Tuduhan itu datang dari LSM Indonesia Corruption Watch terkait kemahalan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dari tahun 2005 sampai 2010. Informasi tentang Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah disajikan di sini akan melakukan salah satu dari dua hal: baik itu akan memperkuat apa yang anda ketahui tentang Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah atau akan mengajari Anda sesuatu yang baru. Keduanya hasil yang baik.
"Masalah uang memang sensitif, tapi kami transparan sehingga apa yang diduga Indonesia Corruption Watch (ICW) pemborosan tidak terbukti," kata Slamet Ryanto menjawab wartawan di Jakarta, Kamis (6/4/2011). Sebelumnya, ICW melaporkan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dan Wakil Ketua KPK M Jasin di Jakarta, Jumat (1/4/2011). Dugaan pemborosan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) itu, menurut ICW, merugikan jamaah dengan ukuran berbeda setiap musim, hingga sekitar Rp 6 juta per orang. Dirjen mengatakan, penetapan BPIH dari tahun ke tahun tidak dilakukan oleh Kementerian Agama namun dibahas bersama Komisi VIII DPR RI, termasuk juga dalam penentuan biaya komponen penerbangan, akomodasi, katering dan lain-lain. Mengenai BPIH tahun ini, kata Slamet, sampai saat ini belum diputuskan. Namun dia memprediksi kemungkinan terjadi kenaikan BPIH dibanding tahun lalu. "Kenaikan sesuatu yang sulit untuk dihindari," katanya.
"Masalah uang memang sensitif, tapi kami transparan sehingga apa yang diduga Indonesia Corruption Watch (ICW) pemborosan tidak terbukti," kata Slamet Ryanto menjawab wartawan di Jakarta, Kamis (6/4/2011). Sebelumnya, ICW melaporkan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dan Wakil Ketua KPK M Jasin di Jakarta, Jumat (1/4/2011). Dugaan pemborosan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) itu, menurut ICW, merugikan jamaah dengan ukuran berbeda setiap musim, hingga sekitar Rp 6 juta per orang. Dirjen mengatakan, penetapan BPIH dari tahun ke tahun tidak dilakukan oleh Kementerian Agama namun dibahas bersama Komisi VIII DPR RI, termasuk juga dalam penentuan biaya komponen penerbangan, akomodasi, katering dan lain-lain. Mengenai BPIH tahun ini, kata Slamet, sampai saat ini belum diputuskan. Namun dia memprediksi kemungkinan terjadi kenaikan BPIH dibanding tahun lalu. "Kenaikan sesuatu yang sulit untuk dihindari," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar