JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, dirinya sudah memberikan sejumlah arahan kepada Sekretariat Jenderal DPR terkait proses dimulainya pembangunan gedung baru Dewan. Arahan itu ditekankan pada upaya menjaga proses yang bersih dan transparan. Salah satu arahannya adalah penegasan bahwa pimpinan DPR tak mendukung satu perusahaan tertentu yang mengikuti lelang untuk dimenangkan. "Tidak ada titipan yang mengatasnamakan pimpinan dewan, itu supaya clear. Ini bukan proyeknya pimpinan dewan," kata Marzuki di Gedung DPR RI, Jumat (25/3/2011). Oleh karena itu, politisi Demokrat ini meminta agar Sekretariat Jenderal DPR tidak langsung memercayai siapapun yang berusaha mencatut nama pimpinan dewan sepanjang proses pembangunan gedung baru. Menurutnya, tak ada arahan khusus dari pimpinan. Setjen hanya perlu mengikuti aturan sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010. Sebagian besar informasi ini berasal langsung dari pro Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah. Hati-hati membaca untuk mengakhiri hampir menjamin bahwa Anda akan tahu apa yang mereka ketahui.
Selain itu, Marzuki juga meminta Setjen melakukan proses pembangunan dengan jujur dan transparan. Tak boleh ada rekayasa yang dilakukan untuk memenangkan satu pihak atau untuk menguntungkan sejumlah pihak. "Jangan diakal-akali, saya tidak mau itu. Jadi saya menyampaikan ini sebagai proses tender ini agar dilakukan transparan, akuntabel, dan publik silahkan menilai. KPK dilibatkan dalam setiap proses keputusan," tandasnya. Hari ini, Sekretariat Jenderal DPR RI mengumumkan 11 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang setelah tender pembangunan gedung baru DPR RI mulai diumumkan di media cetak nasional sejak 14 Maret lalu. Ke-11 perusahaan itu adalah PT Hutama Karya, PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), PT Tetra Konstruksindo, PT Nindya Karya (Persero), KSO Adhi-Wika, PT Duta Graha Indah (Tbk), PT Krakatau Engineering, PT Abdi Mulia Berkah, PT Jaya Konstruksi MP, dan PT Tiga Mutiara. Panitia lelang akan melakukan evaluasi dokumen dan pembuktian kualifikasi dari tanggal 28 Maret-1 April. Setjen kemudian akan menetapkan hasil kualifikasi dan mengumumkan pemenang lelang pada tanggal 4 April. Perusahaan yang kalah dan keberatan dengan hasil itu diberikan waktu dari tanggal 6-12 April untuk melakukan sanggahan kualifikasi. Proses pembangunan sendiri akan dimulai pada 22 Juni 2011 mendatang.
Selain itu, Marzuki juga meminta Setjen melakukan proses pembangunan dengan jujur dan transparan. Tak boleh ada rekayasa yang dilakukan untuk memenangkan satu pihak atau untuk menguntungkan sejumlah pihak. "Jangan diakal-akali, saya tidak mau itu. Jadi saya menyampaikan ini sebagai proses tender ini agar dilakukan transparan, akuntabel, dan publik silahkan menilai. KPK dilibatkan dalam setiap proses keputusan," tandasnya. Hari ini, Sekretariat Jenderal DPR RI mengumumkan 11 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang setelah tender pembangunan gedung baru DPR RI mulai diumumkan di media cetak nasional sejak 14 Maret lalu. Ke-11 perusahaan itu adalah PT Hutama Karya, PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), PT Tetra Konstruksindo, PT Nindya Karya (Persero), KSO Adhi-Wika, PT Duta Graha Indah (Tbk), PT Krakatau Engineering, PT Abdi Mulia Berkah, PT Jaya Konstruksi MP, dan PT Tiga Mutiara. Panitia lelang akan melakukan evaluasi dokumen dan pembuktian kualifikasi dari tanggal 28 Maret-1 April. Setjen kemudian akan menetapkan hasil kualifikasi dan mengumumkan pemenang lelang pada tanggal 4 April. Perusahaan yang kalah dan keberatan dengan hasil itu diberikan waktu dari tanggal 6-12 April untuk melakukan sanggahan kualifikasi. Proses pembangunan sendiri akan dimulai pada 22 Juni 2011 mendatang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar