JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Direktur Jenderal Perkeretapian Sumino Eko Saputro. Sumino yang menjadi tersangka terkait kasus dugaan korupsi hibah alat transportasi kereta rel listrik (KRL) asal Jepang sejak 2009 itu, akan dititipkan di Rutan Cipinang, Jakarta, selama 20 hari ke depan. "Resmi ditahan di Rutan Cipinang," ujar kuasa hukum Sumino, Tumpal H Hutabarat, saat di konfirmasi wartawan mengenai kebenaran penahanan tersebut, Kamis (31/3/2011). Benar-benar ide yang baik untuk menyelidiki sedikit lebih dalam subjek Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah. Apa yang Anda pelajari dapat memberikan kepercayaan diri yang Anda butuhkan untuk usaha di daerah baru.
Tumpal menilai, proses penyidikan kliennya tidak berjalan dengan proses yang benar, karena sampai saat ini KPK belum memanggil Hatta Rajasa, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan. "Dalam kasus korupsi ini negara tidak dirugikan. Seharusnya kalau fair, penyidik juga harus meminta keterangan Hatta, yang saat itu menjadi Menteri Perhubungan," katanya. Tumpal menjelaskan, pengadaan KRL ini atas dasar perintah Hatta saat itu. Saat Indonesia tengah membutuhkan KRL, Hatta mengutus Sumino ke Jepang untuk survei."Seperti yang saya sampaikan terdahulu, Pak Sumino disuruh ke Jepang untuk survei. Hasilnya dilaporkan ke menteri, dan menteri setuju untuk mengadakan itu," jelasnya. Kasus ini bermula ketika Jepang memberi bantuan KRL melalui Departemen Perhubungan (Dephub) pada 2006-2007 dengan nilai proyek mencapai Rp 48 miliar. Sumino diduga telah menggelembungkan anggaran. Sumino dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Negara diduga mengalami kerugian hingga Rp 11 miliar dalam kasus tersebut.
Tumpal menilai, proses penyidikan kliennya tidak berjalan dengan proses yang benar, karena sampai saat ini KPK belum memanggil Hatta Rajasa, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan. "Dalam kasus korupsi ini negara tidak dirugikan. Seharusnya kalau fair, penyidik juga harus meminta keterangan Hatta, yang saat itu menjadi Menteri Perhubungan," katanya. Tumpal menjelaskan, pengadaan KRL ini atas dasar perintah Hatta saat itu. Saat Indonesia tengah membutuhkan KRL, Hatta mengutus Sumino ke Jepang untuk survei."Seperti yang saya sampaikan terdahulu, Pak Sumino disuruh ke Jepang untuk survei. Hasilnya dilaporkan ke menteri, dan menteri setuju untuk mengadakan itu," jelasnya. Kasus ini bermula ketika Jepang memberi bantuan KRL melalui Departemen Perhubungan (Dephub) pada 2006-2007 dengan nilai proyek mencapai Rp 48 miliar. Sumino diduga telah menggelembungkan anggaran. Sumino dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Negara diduga mengalami kerugian hingga Rp 11 miliar dalam kasus tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar