JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan pengadilan Tipikor di Bandung yang memutus bebas Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad, menjadi pukulan telak bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan itu dapat menunjukkan sumber daya manusia di KPK masih lemah, dalam melakukan penyidikan suatu kasus atau perkara korupsi. Demikian disampaikan praktisi hukum, Petrus Bala Pattyona, di Bandung, Selasa (11/10/2011). "Abdullah Hehamahua pernah mengatakan, kalau KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka, tersangka akan dikirim ke penjara," kata Petrus. Akan tetapi dengan putusan pengadilan tipikor di Bandung, lanjut Petrus, pernyataan-pernyataan seperti itu dipatahkan. Putusan itu menjadi pukulan telak bagi KPK. Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
bejubel market place terbaik indonesia , maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.
Oleh karena itu, menurut Petrus, KPK harus introspeksi dan mengevaluasi kinerja dan mekanisme rekrutmen penyidik. "Kita tidak pernah tahu rekam jejak penyidik, termasuk jabatan direktur di KPK," katanya. Salah satunya, bagaimana mekanisme seorang komisaris besar polisi tiba-tiba bisa ditempatkan sebagai direktur di KPK. Petrus menambahkan, KPK perlu mengumumkan rekam jejak penyidik dan pemangku jabatan strategis di KPK. Dengan demikian, publik dapat mengetahui penyidik-penyidik dan kinerjanya. Seperti diberitakan, majelis hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Azharyadi, memutus bebas Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad, dari dakwaan rangkap korupsi serta penyuapan. Sidang berlangsung pada Selasa (11/10/2011) ini, dan dihadiri ratusan pendukung dari Pemkot Bekasi serta unsur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Oleh karena itu, menurut Petrus, KPK harus introspeksi dan mengevaluasi kinerja dan mekanisme rekrutmen penyidik. "Kita tidak pernah tahu rekam jejak penyidik, termasuk jabatan direktur di KPK," katanya. Salah satunya, bagaimana mekanisme seorang komisaris besar polisi tiba-tiba bisa ditempatkan sebagai direktur di KPK. Petrus menambahkan, KPK perlu mengumumkan rekam jejak penyidik dan pemangku jabatan strategis di KPK. Dengan demikian, publik dapat mengetahui penyidik-penyidik dan kinerjanya. Seperti diberitakan, majelis hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai Azharyadi, memutus bebas Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad, dari dakwaan rangkap korupsi serta penyuapan. Sidang berlangsung pada Selasa (11/10/2011) ini, dan dihadiri ratusan pendukung dari Pemkot Bekasi serta unsur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar